JAYAPURA (PTIMES)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Se-Papua diminta untuk mengalokasikan anggaran dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk membangun fasilitas perikanan khusus untuk nelayan Orang Asli Papua (OAP) seperti pasar ikan, Depot atau tempat penyalur BBM serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Hal itu diutarakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua, Drs. FX. Mote,M.Si kepada pers di Jayapura. Dikatakannya. DKP mendorong Pemkab dan Pemkot agar memanfaatkan 80 persen dana Otsus untuk memfasilitas fasilitas perikanan karena adanya permintaan dari masyarakat asli Papua terkait pasar ikan khusus bagi OAP.
Mote juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapat masukan dan aspirasi dari masyarakat melalui anggota dewan terkait pasar khusus OAP. Nelayan OAP di Kota Jayapura juga meminta agar mereka diberikan tempat jualan khusus bagi mereka di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Hamadi dan Pasar Hamadi.
“Nelayan asli Papua Kota Jayapura melalui Anggota Komisi Bidang Ekonomi, Kelautan dan Perikanan DPRP John NR Gobai meminta agar diberikan tempat tersendiri untuk menjual ikan hasil tangkapannya di TPI Hamadi. Makanya kita harap 80 persen dana Otsus yang turun itu mestinya dialokasikan untuk usulan-usulan demikian,”ungkapnya.
Menurut Mote, dinasnya akan segera menindaklanjuti tuntutan nelayan asli Papua itu. Diharapkan aspirasi ini dapat diusulkan tertulis secara resmi sehingga bisa disampaikan ke Gubernur Papua sehingga bisa diakomodir dalam perencanaan pembangunan tahun depan.
DKP Papua, lanjut Mote, siap memfasilitasi aspirasi ini dengan dukungan dari Pemkab dan Pemkot selaku pemerintah daerah yang memiliki lahan di daerah masing-masing. “Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota selaku pemilik tanah dan lahan untuk bangun fasilitas bagi nelayan asli Papua.”
Editor: CARLOS RIQUEN
Komentar