APBD Papua Dievaluasi Menyeluruh

JAKARTA | Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni,Senin 7 Juli 2025, resmi dilantik Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua.

Pj Gubernur Fatoni menegaskan bakal melakukan evaluasi menyeluruh atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2025.

Langkah tersebut bertujuan agar belanja daerah bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Kita akan melihat secara detail APBD-nya seperti apa, kita akan melihat rencana belanja yang belum terlaksana, yang memang tidak perlu ya akan kita pangkas. Kita akan prioritaskan untuk belanja-belanja, untuk urusan-urusan, untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat, dan betul-betul sangat prioritas,” jelas Fatoni dalam wawancara kepada pers usai pelantikan usai pelantikan di ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Mendagri Menyerahkan SK PJ Gubernur kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, usai dilantik Senin 7 Juli 2025, di ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.(foto: Dian M Sawaki)

Dia mengatakan APBD Papua mengalami defisit sehingga perlu dilakukan evaluasi agar APBDnya lebih sehat dan seimbang.”Sama dengan beberapa daerah yang lain, APBD Papua juga Defisit. Defisit itu berarti rencana belanjanya lebih tinggi dari rencana pendapatan, dan itu tentu harus kita atasi bersama. Bagaimana kita membuat APBD kita semakin sehat dan seimbang sehingga berbagai permasalahan bisa diatasi,”jelas Agus Fatoni.

Ia menegaskan kesiapannya mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Papua.“Tentu kami sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), sebagai birokrat, melaksanakan tugas apa pun yang ditugaskan oleh pimpinan, ditugaskan oleh negara, dan kami berusaha untuk bisa maksimal, untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Fatoni.

Pj Gubernur Agus Fatoni bersama Pj Sekda dan Forkompinda Provinsi Papua foto bersama usai pelantikan. (foto:Dian M Sawaki)

ASN WAJIB NETRAL
Terkait penyelenggaraan PSU Pilkada, Fatoni mengingatkan pentingnya netralitas serta profesionalisme ASN. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menciptakan iklim yang damai dan menjaga nama baik daerah.

“Dan kepada seluruh masyarakat, kita bersama-sama menjaga iklim yang kondusif, menjaga nama baik Papua, dan menjaga citra Papua yang kita cintai bersama,” tegas Agus.

Ia mengajak seluruh elemen strategis di Papua untuk memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas wilayah dan mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas.

“Oleh karena itu, kita jaga kekompakan, kita jaga kebersamaan, kita jaga kekeluargaan di antara kita, karena Papua yang kita cintai harus maju, dan masyarakatnya juga harus sejahtera,” ungkap Fatoni.

Hal ini dilakukan untuk memastikan pemerintahan dapat berjalan efektif sejak hari pertama. “Ini sebagai bekal saya untuk bisa terus menjalankan pemerintahan, dan bisa langsung tancap gas tanpa menunggu waktu lagi. Tidak ada waktu untuk belajar, tetapi kita langsung bekerja,” tandasnya.

Editor | TIM | PAPUA GROUP

Komentar