BATAM | Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, meminta pemerintah menjadikan dinamika diplomasi internasional sebagai momentum untuk memperkuat task force pengamanan di Papua.
Hal itu ditegaskannya guna merespons tudingan sejumlah pemimpin di kawasan Pasifik terkait isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Forum PBB baru-baru ini.
“Karena perspektifnya berbeda, tudingan itu kita anggap angin lalu saja. Namun, kita juga menganggapnya sebagai peringatan sekaligus introspeksi untuk memperkuat task force kita di sana, sehingga ke depannya tidak boleh terjadi lagi,” ujar Syamsu di sela Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Batam, Kepulauan Riau.
Terkait situasi di Papua, ia menegaskan Indonesia memegang prinsip teguh bahwa hal tersebut murni sebagai upaya penegakan kedaulatan dan pelindungan keamanan warga negara.
Ia menilai narasi negatif yang disuarakan negara-negara Pasifik tersebut sarat muatan politis dan sekadar menjadi kepanjangan tangan dari pihak asing.
“Kalau ada pemimpin negara lain menyampaikan hal seperti itu, tentu berkaitan dengan kepentingannya. Pada dasarnya mereka itu, termasuk beberapa negara di kawasan Pasifik, hanya menjadi proksi dari kepentingan-kepentingan lain,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Lebih lanjut, terkait imbas retorika tajam tersebut terhadap hubungan bilateral, Syamsu tidak menampik akan adanya konsekuensi. Kendati demikian, ia memastikan posisi diplomasi Indonesia tetap kokoh mengingat tidak adanya ketergantungan strategis dengan negara-negara kepulauan tersebut.
“Pasti memengaruhi hubungan diplomasi, tidak mungkin ada negara menyampaikan kebijakan politik tanpa konsekuensi logis. Tapi kami menganggap bahwa dengan Kepulauan Solomon, kita tidak memiliki keterikatan yang kuat ataupun ketergantungan,” imbuhnya.
Menyikapi eskalasi tersebut, Syamsu mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar bersikap reaktif. Ia mendorong adanya strategi diplomasi yang lebih agresif dan terukur untuk terus meyakinkan mayoritas negara di dunia bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI yang tidak bisa diganggu gugat oleh kepentingan proksi mana pun.
Sebagai catatan, manuver diplomatik dari sejumlah negara di kawasan Pasifik seperti Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang kerap menyuarakan isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB, terus menjadi sorotan Komisi I DPR RI.
Ke depan, parlemen berkomitmen mendorong optimalisasi instrumen soft diplomacy guna memastikan dukungan komunitas internasional tetap solid memihak pada kedaulatan Indonesia.
Editor | TIM REDAKSI | SMSI NETWORK
