Dalam peradaban digital, kekuasaan tidak dibangun di atas tanah kosong, namun ditegakkan di atas jejaring informasi. Siapa yang menguasai jejaring infrastruktur informasi, dialah yang menentukan narasi, menanamkan keyakinan, dan mendikte keputusan kolektif. (Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, Yuval Noah Harari (2024).
Harari mengingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) kini tengah merombak fondasi jejaring tersebut secara radikal. Bila di abad ke-19 imperialisme membutuhkan armada kapal perang dan senapan untuk menundukkan wilayah jajahan, di abad ke-21 penaklukan berlangsung jauh lebih hening, cukup dengan menguasai infrastruktur digital dan menyedot aliran datanya.
Tanpa disadari, banyak bangsa di dunia kini tengah bergeser menjadi “data colony” wilayah koloni data yang kedaulatannya terkikis perlahan dari balik layar kaca.
Dari Pisau Menjadi Birokrat Otonom
Kekeliruan terbesar publik hari ini adalah menganggap AI sekadar perkakas netral, layaknya sebuah palu atau pisau yang tunduk sepenuhnya pada kehendak pengguna. AI bukan lagi sekadar alat (tool), melainkan agen otonom yang bisa menjelma menjadi semacam “birokrat digital” yang mampu mengingat setiap hukum,
melacak jutaan rekam jejak, dan secara mandiri memutuskan nasib manusia. Seperti menentukan siapa yang layak menerima pinjaman bank, siapa yang lolos seleksi perguruan tinggi, vonis hukum mana yang pantas dijatuhkan, hingga koordinat mana yang harus disasar dalam operasi militer.
Lebih mencemaskan lagi, AI memiliki kemampuan yang belum pernah dimiliki teknologi manapun sebelumnya, bahkan memproduksi keintiman massal (mass-produced intimacy).
Algoritma media sosial generasi lama hanya bertarung memperebutkan atensi (waktu layar). Namun AI generatif mampu mempelajari kerentanan psikologis, riwayat luka pribadi, preferensi emosional, lalu “menekan tombol batin” kita secara tepat sasaran.
Ketika entitas asing mampu memanipulasi emosi dan kognisi jutaan warga sekaligus, kedaulatan psikologis, sebuah bangsa sejatinya telah runtuh.
Siklus Kolonialisme Data
Terjadi Pengulangan Tirani Masa Lalu. Apa yang sedang berlangsung hari ini mencerminkan mekanisme kolonial klasik dengan wajah mutakhir, sebagaimana diungkap sosiolog Nick Couldry dan Ulises Mejias dalam konsep Data Colonialism.
Polanya berulang melalui siklus: explore, expand, exploit.
1. Jelajahi (Explore): Kehidupan sehari-hari manusia dijajah atas nama modernitas. Semua ditawarkan secara “gratis” dengan dalih efisiensi, ditukar dengan satu klik persetujuan pada kolom syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang jarang dibaca.
2. Perluas (Expand): Ekstraksi data meluas ke seluruh sendi sosial dompet digital, sistem absensi sekolah, identitas kependudukan, hingga proyek smart city.
3. Eksploitasi (Exploit): Semua jejak kehidupan itu disedot keluar negeri untuk diolah di server-server pusat kekaisaran (AS, Tiongkok dan Uni Eropa).
Di era kolonialisme fisik, negara jajahan diperas bahan mentahnya, kapas dikeruk ke Eropa, lalu dipintal menjadi pakaian jadi yang kemudian dijual kembali ke negara asal dengan harga berlipat.
Hari ini, komoditas mentah itu adalah data perilaku manusia. Kita mengekspor interaksi, ketakutan, dan hasrat kita. Dikirim ke Silicon Valley atau Shenzhen. Di sana, data mentah tersebut diproses menjadi model kecerdasan buatan, algoritma prediksi, dan sistem kendali, yang kemudian kita impor kembali dengan biaya mahal dan ketergantungan mutlak.
Ilusi Merdeka di Bawah Naungan Digital Empires
Kekaisaran digital modern berdiri di atas Simbiosis strategis antara korporasi teknologi raksasa dan negara asal mereka. Perusahaan bertindak sebagai armada ekstraksi dan pembangun infrastruktur. Sementara negara memberikan payung hukum, proteksi geopolitik, dan subsidi riset.
Fenomena ini melahirkan apa yang disebut network effect (efek jejaring yang mengunci). Semakin banyak data yang disedot, model AI mereka kian cerdas. Semakin cerdas modelnya, semakin pintar hingga mustahil bagi inovator lokal untuk bersaing. Modal, talenta terbaik, dan data dari negara berkembang akhirnya tersedot ke satu pusat gravitasi global.
Dampaknya adalah ketergantungan infrastruktur yang rapuh. Saat ini, pemerintah, perbankan, rumah sakit, universitas, hingga dapur redaksi media di berbagai belahan dunia beroperasi di atas Layanan awan (cloud) dan ekosistem perangkat lunak asing.
Jika esok hari kabel data bawah laut diputus, lisensi dicabut secara sepihak, atau akses diputus dari jarak jauh (kill-switch), sistem vital sebuah negara bisa lumpuh seketika dalam hitungan detik.
Kerentanan ini merembes langsung ke jantung kekuasaan politik. Bila seluruh arsip percakapan, jejak digital, rekam medis, hingga riwayat finansial para politisi, hakim, jurnalis, akademisi dan jenderal tersimpan di server luar negeri, maka kedaulatan politik hanya tinggal ilusi.
Merekalah yang memegang data memegang kendali atas kompromi, tekanan diplomatik, dan arah kebijakan publik.
Merebut Kembali Kedaulatan Kemerdekaan di era digital tidak lagi cukup diukur dari garis perbatasan fisik atau bendera yang berkibar di istana. Sebuah bangsa bisa saja merasa merdeka di atas kertas, tetapi jika seluruh algoritma yang menentukan apa yang dibaca rakyatnya, bagaimana uangnya berputar, dan bagaimana keputusan hukumnya diambil berasal dari server asing, maka bangsa tersebut secara de facto adalah koloni informasi.
Menghadapi kenyataan ini, bersikap pasif bukanlah pilihan. Regulasi perlindungan data pribadi tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif, ia harus dinaikkan derajatnya menjadi doktrin pertahanan dan kedaulatan nasional.
Kita perlu mendorong kemandirian infrastruktur komputasi lokal, memperkuat kapasitas riset komputasi domestik, serta menegakkan aturan main yang memaksa para raksasa teknologi tunduk pada hukum nasional.
Jika Indonesia gagal menguasai aliran data kita sendiri, kita harus bersiap menerima takdir baru di abad kecerdasan buatan, menjadi penonton di tanah air sendiri, di mana masa depan kita diprediksi, dibeli, dan ditentukan oleh algoritma milik negara lain.(*)
