JAKARTA | Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mendorong pendekatan kesejahteraan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) untuk menangani konflik di Papua.
Hal itu disampaikan Dudung saat menerima audiensi Tim Papua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dipimpin Atnike Nova Sigiro di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pertemuan membahas eskalasi konflik bersenjata yang terus menimbulkan korban jiwa dan gelombang pengungsian internal.
KSP menilai pendekatan kesejahteraan dan penghormatan HAM menjadi kunci untuk merangkul seluruh pihak. Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai tindak lanjut, KSP siap menjembatani dan memfasilitasi rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyusun skema penanganan terpadu.
Skema itu mencakup bantuan logistik darurat, pemulihan layanan publik, hingga formulasi kebijakan khusus bagi pengungsi di wilayah terdampak, seperti Kabupaten Nduga.
Melalui sinergi dengan Komnas HAM, KSP berkomitmen memastikan program kementerian hadir hingga wilayah pedalaman Papua untuk melindungi warga sipil dan mewujudkan perdamaian berkelanjutan.
Sementara itu, Komnas HAM menyoroti tingginya intensitas kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang berdampak langsung pada warga sipil.
“Perkembangan situasi Papua hari ini menunjukkan situasi yang semakin krisis, berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Meningkatnya kekerasan mengakibatkan korban jiwa dari warga sipil dan munculnya pengungsi internal,” demikian keterangan Komnas HAM.
Berdasarkan catatan Tim Papua Komnas HAM, pada semester I 2026 tercatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata. Peristiwa itu mengakibatkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka.
Sepanjang 2025, Komnas HAM mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata dengan korban 119 orang meninggal dunia dan 43 orang luka-luka.
Dampak konflik juga memicu gelombang pengungsian. Ribuan warga mengungsi dan tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong, dan Teluk Bintuni.
Dalam pertemuan itu, Komnas HAM meminta KSP untuk menyampaikan situasi tersebut kepada Presiden. Komnas HAM mendorong adanya kebijakan penanganan yang komprehensif untuk mengurangi kekerasan serta pemenuhan hak-hak dasar pengungsi, terutama hak atas tempat tinggal layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan anak, dan kebutuhan dasar lainnya.
Komnas HAM juga mengusulkan rapat koordinasi lintas kementerian yang melibatkan instansi teknis terkait, yakni TNI, Polri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Editor | TIM REDAKSI | SMSI NETWORK
Comment