WAMENA | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Pegunungan, Anthony M. Mirin, S.Sos., M.Si, menegaskan peran pustakawan sebagai pionir dan pilar utama dalam membangun layanan perpustakaan yang berkualitas.
Hal itu disampaikan Anthony saat menyampaikan Laporan Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan serta Sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2026 di Wamena, Senin, 7 September 2026.
Bimtek dibuka Asisten III Setda Papua Pegunungan Bidang Administrasi Umum Dr. Lukas Kosay, SE.,M.Si mewakili Gubernur Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A.,diikuti peserta dari delapan kabupaten serta guru, dosen dan pengelola perpustakaan daerah, sekolah, dan perguruan tinggi.
Menurut Anthony, Bimtek ini digelar sebagai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menegaskan perpustakaan adalah sarana yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan perpustakaan secara baik dan benar.
“Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dan sumber pengetahuan tidak lepas dari peran pengelola. Peran pustakawan dan pengelola sangat penting agar memberikan informasi yang cepat dan tepat, sehingga tercipta pelayanan terbaik,” ujar Anthony.
Ia menjelaskan, dalam penyelenggaraan perpustakaan ada tiga unsur yang wajib ada, yakni koleksi, pengelola, dan pemakai. Di dalamnya, pustakawan menjadi garda terdepan.
“Pustakawan adalah sang pioner yang memasang tiang panjang, pilar, pondasi dari perpustakaan. Dia adalah garda terdepan untuk membimbing semua orang agar memahami samudra informasi,” katanya.
Karena itu, kata Anthony, pustakawan dituntut memiliki tiga kemampuan utama, yakni kemampuan ilmu perpustakaan meliputi koleksi, klasifikasi, referensi, dan katalogisasi, kemampuan pengetahuan teknologi, dan kemampuan bahasa asing.
Bimtek yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Pegunungan Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2026 ini memiliki dasar pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 220 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 334 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama, UU No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, dan UU No 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Anthony menyebutkan, maksud dan tujuan kegiatan ini ada dua. Pertama, meningkatkan SDM dalam sisi pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan untuk mengelola dan menata perpustakaan.
Kedua, meningkatkan kompetensi agar berkualitas dalam pelayanan, pengelolaan, dan pemanfaatan perpustakaan serta mendorong budaya literasi, menjadi pusat informasi, dan membangun jejaring kerja sama antar perpustakaan agar berjalan baik.
“Melalui kegiatan ini, kami harapkan peserta dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya, menerapkan pengetahuan yang diperoleh di tempat tugas masing-masing,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan peningkatan kualitas tenaga perpustakaan dan pustakawan, pelayanan perpustakaan di Provinsi Papua Pegunungan akan semakin baik dan mudah diakses masyarakat umum, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan budaya literasi.
Kegiatan ini dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Papua Pegunungan, khususnya Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2026, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mirin menekankan diera teknologi informasi dan komunikasi saat ini maka keberadaan Perpustakaan harus bertransformasi ke sistem digital agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
Menurut Anthony, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam ilmu perpustakaan, mulai dari digitalisasi koleksi, otomatisasi layanan, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam manajemen informasi.
“Perpustakaan bukan lagi sekadar pusat penyimpanan informasi, tetapi juga pusat kemampuan digital yang berperan meningkatkan keterampilan pengguna dalam mencari dan mengevaluasi informasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, peran pustakawan wajib ditingkatkan untuk menghadapi tantangan tersebut. Integrasi teknologi harus dibarengi peningkatan kapasitas SDM agar perpustakaan tidak tertinggal.
Anthony menilai kemudahan akses informasi melalui gawai, internet, dan media sosial memberikan manfaat, namun juga tantangan dalam membangun kemampuan berpikir kritis.
Kehadiran AI, kata dia, harus disikapi bijaksana. Teknologi dapat membantu memperoleh dan mengolah informasi, tetapi kemampuan manusia dalam memahami konsep, berinovasi, dan mengambil keputusan tetap utama.
“Di dunia digital sekarang ini hampir semua orang memegang HP dan menggunakan internet. Tetapi pengetahuan dan kemampuan AI berbeda dengan manusia. Manusia sudah diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan,” katanya.
Ia menjelaskan AI bekerja berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah manusia. Karena itu generasi muda Papua Pegunungan harus dibekali kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi.
“Generasi ke depan jangan sampai hanya berharap pada dunia digital, tetapi tidak mampu memahami konsep dan membuat inovasi untuk masa depan,” ujarnya.
Anthony mengungkapkan, sebagai provinsi baru, pihaknya belum memiliki data lengkap mengenai kondisi perpustakaan di setiap kabupaten.
“Memang kami belum memiliki data pasti berapa kabupaten yang sudah memiliki perpustakaan daerah. Kesempatan ini akan kami gunakan untuk mengambil data dan berdiskusi,” ungkapnya.
Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyusunan program pengembangan perpustakaan yang lebih terarah, baik dari sisi SDM, sarana prasarana, koleksi, maupun layanan.
Editor | TIM REDAKSI | PAPUA GROUP
Comment