JAKARTA | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PANRB, Nanik Murwati, membahas sinkronisasi mekanisme kerja dan pembagian peran Komite Eksekutif guna mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua.
Nanik menekankan pentingnya pemetaan tugas dan fungsi secara komprehensif dan terstruktur agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta untuk mempertegas ruang lingkup kerja antara Komite Eksekutif dan Badan Pengarah Papua (BPP).
“Secara prinsip pembagian peran, Badan Pengarah Papua bertindak sebagai pemegang keputusan dan pengarah strategis. Sementara itu, Komite Eksekutif berperan memastikan seluruh proses arah kebijakan tersebut dapat berjalan, terfasilitasi, serta ditindaklanjuti secara operasional,” jelas Nanik.
Ia menjelaskan, penataan kelembagaan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Dalam regulasi itu, Komite Eksekutif ditegaskan sebagai satu kesatuan unsur yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Badan Pengarah Papua (BPP) yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Komite Eksekutif dirancang untuk memperkuat tata kelola dan memberikan dukungan substantif secara langsung kepada BPP.
Sebagai tindak lanjut, Kemen PANRB merekomendasikan penyempurnaan dan penyesuaian regulasi turunan. Penyesuaian meliputi kejelasan tugas, fungsi, mekanisme koordinasi, tata kerja operasional, serta penataan dukungan kesekretariatan dan kelompok ahli.
Langkah strategis ini bertujuan menciptakan tata kelola birokrasi yang terarah, efektif, dan akuntabel dalam upaya percepatan pembangunan Papua.
Melalui pembagian peran yang jelas, diharapkan seluruh unsur dapat bekerja secara sinergis, harmonis, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.
Pertemuan strategis ini digelar Senin (31/8/2026) dihadiri Ketua Komite Eksekutif BPP Velix Vernando Wanggai, perwakilan anggota Komite Eksekutif BPP Ali Hamdan Bogra, serta Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Istyadi Insani.
Editor | HASAN HUSEN | PAPUA GROUP
