JAYAPURA | Regional CEO Bank Mandiri Region XII Papua, Antonius Budi Setiawan memastikan pihaknya terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna perluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM di Bumi Cenderawasih.
Antonius menjelaskan pada tahun 2026, Bank Mandiri meningkatkan alokasi plafon Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi Rp1,5 triliun atau naik 328,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp350 miliar.
Dari total plafon tersebut, sektor supply side memperoleh alokasi Rp500 miliar dengan realisasi pencairan hingga pertengahan Juni 2026 mencapai Rp330,6 miliar atau sekitar 66 persen.
Sementara sektor demand side mendapat alokasi Rp1 triliun dengan realisasi penyaluran sebesar Rp621,1 miliar atau 62 persen.
“Secara nasional, realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan Bank andiri hingga 15 Juni 2026 telah mencapai Rp951,7 miliar atau sekitar 63 persen dari total plafon yang tersedia,”jelas Antonius pada acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Dan Pembiayaan Ekonomi Rakyat, di Jayapura.
Di Papua, kata Antonius, capaian penyaluran kredit bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pada sektor supply side, plafon sebesar Rp15 miliar berhasil direalisasikan hingga Rp27,8 miliar atau mencapai 185 persen dari target.
Selain itu, masih terdapat potensi pembiayaan kepada 59 nasabah dengan nilai sekitar Rp165 miliar. Sementara pada sektor demand side, dari plafon Rp13,5 miliar telah tersalurkan Rp6,9 miliar atau sekitar 51 persen, dengan tambahan proses pembiayaan yang masih berjalan senilai Rp1,5 miliar.
“Dengan capaian tersebut, total penyaluran Kredit Program Perumahan Bank Mandiri Region XII Papua hingga 15 Juni 2026 mencapai Rp34,7 miliar atau sekitar 121,6 persen dari total plafon sebesar Rp28,5 miliar,”jelasnya.
Senin 22 Juni 2026, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua menggelar sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat bertempat di Aula Lukas Enembe Kantor Gubernur Papua, Dok II Kota Jayapura.
Sosialisasi dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP Tapera, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Papua, Bank Mandiri Regional XII Papua, serta Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP.
Forum tersebut juga diikuti pengembang perumahan, kontraktor, toko bangunan, UMKM, dan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena melibatkan banyak pelaku usaha.
“Program perumahan menggerakkan UMKM, toko bangunan, kontraktor hingga pengembang. Kalau rumah dibangun, ekonomi ikut bergerak dan kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya.
Tito juga meminta seluruh pemerintah daerah di Papua Raya memberikan kemudahan bagi pengembang melalui penyederhanaan perizinan dan pemanfaatan berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah pusat, seperti pembebasan BPHTB, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis bagi MBR, serta berbagai kemudahan pembiayaan.
Kepala BPS Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti mengajak masyarakat Papua berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Menurut Amalia, sejumlah indikator menunjukkan kondisi ekonomi Papua terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada triwulan I 2026 mencapai 4,96 persen secara tahunan.
Adapun tingkat kemiskinan terendah berada di Papua Barat Daya sebesar 17,50 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah tercatat di Papua Pegunungan sebesar 1,70 persen.
Editor | TIM REDAKSI | PAPUA GROUP
