WAMENA | Seluruh Bupati di Provinsi Papua Pegunungan dideadline 4 bulan kedepan menyiapkan data kependudukan khususnya data Orang Asli Papua yang akurat dan valid.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan, Dr.John Tabo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 di Hotel Baliem Pilamo, Senin, 27 April 2026.
Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Papua Pegunungan sangat bergantung pada ketepatan data, khususnya data Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, belum akuratnya data OAP berdampak langsung terhadap besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Otsus yang diterima daerah.
“Kalau kita punya data yang akurat, orang asli Papua terbesar ada di Papua Pegunungan, sekitar 1.490.000 jiwa lebih. Tetapi karena data kita belum kuat, akibatnya fiskal kita kecil,” tegasnya.
“Saya minta para bupati serius. Dalam waktu empat bulan, Mei sampai Agustus, data OAP harus selesai. Tanggal 8 Agustus harus clear sebelum pidato Presiden. Ini hak kita yang harus kita terima,” ujar Jhon Tabo.
Ia juga meminta sinkronisasi data dilakukan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dinas kependudukan, dan badan statistik agar hasilnya valid. Belum akuratnya data OAP berdampak langsung terhadap besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Otsus yang diterima daerah.
Kata Gubernur Tabo, keberhasilan pembangunan Papua Pegunungan sangat bergantung pada ketepatan data, khususnya data Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 di Hotel Baliem Pilamo, Senin (27/04/2026).
Agenda strategis tahunan itu dibuka langsung Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo didampingi Sekretaris Daerah Wasuok Demianus Siep, serta dihadiri para bupati dari delapan kabupaten, pimpinan DPR Papua Pegunungan, unsur TNI-Polri, OPD provinsi dan kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta narasumber dari pemerintah pusat.
Sejumlah kepala daerah yang hadir antara lain Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Tolikara Willem Wandik, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak, serta perwakilan dari Kabupaten Yalimo, Yahukimo, dan Nduga.
Musrenbang ini menjadi forum penting untuk merumuskan arah pembangunan Papua Pegunungan tahun 2027 sekaligus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional dan implementasi dana Otonomi Khusus.
Ketua panitia yang juga Kepala Bapperida Papua Pegunungan Marthen Kogoya mengatakan, Musrenbang tahun ini difokuskan pada perencanaan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang kali ini dilaksanakan untuk memastikan perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, terintegrasi lintas sektor dan wilayah, serta berorientasi pada hasil pencapaian indikator pembangunan yang terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum tersebut merupakan tahapan penting sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pendekatan partisipatif dari tingkat kampung hingga nasional.
Selain itu, Musrenbang juga menjadi wadah identifikasi persoalan daerah dan isu strategis yang harus menjadi fokus pembangunan pada tahun mendatang.
Dalam forum tersebut, pemerintah menetapkan tema RKPD Papua Pegunungan Tahun 2027 yakni:
*“Akselerasi Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar yang Inklusif untuk Penguatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Pegunungan.”*
Tema ini dipilih sebagai respons atas masih tingginya kesenjangan pembangunan manusia, terbatasnya akses layanan dasar, serta tantangan geografis yang kompleks.
“Dengan keterbatasan fiskal yang ada saat ini, pemerintah daerah perlu memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap rakyat,” kata Marthen Kogoya.
Editor | HENDROL K | PAPUA GROUP
Comment