WAMENA | Sikap Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan yang menimbulkan kericuhan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mendapat kecaman keras.
Kesalahan input data oleh sekretariat MRP setempat menjadi pemicu terhambatnya pencairan anggaran bagi para wakil lembaga representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) itu.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Pegunungan Pegunungan, Noak Tabo,S.IP,M.K.P yang dikonfirmasi perihal kericuhan yang dilakukan anggota MRP pada Senin 13 Aprill 2026 dan viral di berbagai platform media sosial, mengatakan kecewa dengan sikap para anggota MRP tersebut.
Noak mengingatkan pimpinan dan anggota MRP Papua Pegunungan segera klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf atas insiden keributan yang terjadi di Kantor Gubernur Papua Pegunungan.
Tindakan sejumlah anggota MRP yang datang dan membuat kericuhan di ruang kantor Keuangan tidak dapat dibenarkan, terlebih karena turut menyeret nama gubernur dan pihak keuangan dalam situasi tersebut.
“Mereka harus segera klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf. Kesalahan ada di mereka, tetapi datang dan ribut di kantor, bahkan menyebut nama gubernur dan kami di keuangan,” tegas Noak, Selasa, (14/04/2026).
Insiden tersebut terjadi saat sejumlah anggota MRP mendatangi Kantor Gubernur untuk mempertanyakan anggaran mereka. Situasi sempat memanas dan diwarnai adu mulut antara anggota MRP dan staf Dinas Keuangan.
Kepala BPPKAD Noak Tabo menjelaskan anggaran bagi MRP tersedia hanya saja belum bisa dicairkan disebabkan kesalahan pengimputan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) internal MRP.
“Dananya ada, sudah kami berikan pagu, tetapi mereka salah input. Itu sudah kami jelaskan berkali-kali, baik di keuangan, Bappeda, maupun dalam rapat resmi bersama TAPD,” jelasnya.
Akibat kesalahan tersebut, anggaran tidak bisa langsung dicairkan dan harus menunggu mekanisme perubahan anggaran sesuai aturan yang berlaku. “Tidak bisa diubah di tengah jalan. Harus menunggu proses perubahan. Tidak ada dana cadangan yang bisa langsung diberikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Noak menyayangkan sikap pimpinan MRP yang dinilai tidak menyampaikan secara utuh hasil penjelasan pemerintah kepada anggotanya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada aksi keributan.
“Kami sudah sampaikan dengan data. Mereka tahu sebenarnya, tapi tidak diteruskan dengan baik ke Anggota MRP yang lain sehingga datang ribut di kantor,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menegaskan komitmennya dalam pengelolaan anggaran, khususnya dana Otonomi Khusus (Otsus), yang harus digunakan sesuai aturan dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Dana Otsus itu untuk masyarakat, bukan untuk disalahgunakan. Semua sudah ada aturan dan peruntukannya,” tegas Noak.
Dinas Keuangan berharap insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar mengedepankan komunikasi yang baik dan memahami mekanisme administrasi, serta menghindari tindakan yang dapat mencoreng wibawa lembaga pemerintahan.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Comment