MERAUKE | Pemerintah Provinsi Papua Selatan menysun Road Map optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu disela-sela Lokakarya Road Map Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Selatan, mengatakan penyusunan peta jalan PAD ini sebagai fondasi fiskal yang kuat dan berkelanjutan.
Saat ini penguatan fondasi fiskal menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Pasalnya, PAD tak hanya mencerminkan kemandirian fiskal tetapi menjadi indikator kapasitas daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.
“Pondasi fiskal harus kuat dan berkelanjutan, sebab PAD bukan hanya cerminan kemandirian fiskal tetapi menjadi indikator kapasitas daerah menyediakan pelayanan publik yang berkualitas,”ujarnya
Ferdinandus menjelaskan, lokakarya tersebut merupakan kegiatan strategis untuk menyatukan gagasan, pengalaman, dan komitmen lintas sektor dalam merumuskan arah kebijakan peningkatan PAD yang realistis, inklusif, dan berkelanjutan.
Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggali potensi lokal, memperkuat sistem pemungutan, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia usaha.
“Para OPD wajib menggali potensi lokal, memperkuat sistem pemungutan, meningkatkan transparansi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam dunia usaha,” tegasnya.
Mengingat status Papua Selatan sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Ferdinandus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk belajar meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Untuk peningkatan PAD di Papua Selatan masih hanya di bagian keuangan saja, sedangkan OPD lain masih nihil. Oleh karena itu, setiap OPD diwajibkan membuat turunan atas Peraturan Daerah (Perda) sehingga dapat berkontribusi untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah,” jelasnya.
Leader SKALA (Strategi Komunikasi dan Advokasi Kebijakan untuk Akses dan Layanan), Petra Karetji, yang turut hadir dalam lokakarya, menyatakan kegiatan tersebut merupakan upaya bersama untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Menurutnya, reformasi kebijakan pajak dan retribusi daerah membutuhkan peningkatan pendapatan secara optimal melalui perencanaan yang matang.
“Hari ini tujuannya untuk menginisiasi dan menyepakati dokumen Roadmap Peningkatan PAD Papua Selatan sebagai panduan strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan juga menyempurnakan draf Roadmap PAD melalui integrasi masukan teknis dari seluruh perangkat daerah dan instansi terkait,” kata Petra.
Kegiatan lokakarya tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kementerian Keuangan serta Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri.
Para narasumber dihadirkan untuk memberikan wawasan dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan potensi-potensi lokal yang dimiliki Papua Selatan.
Editor | RUDIS | AGUS KOWO | PAPUA GROUP
Comment