JAYAPURA | Partai Demokrat mendukung gagasan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) untuk meningkatkan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi 6 persen (1 persen setiap Provinsi di Tanah Papua) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.
Gagasan yang baik ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Papua Raya dalam melakukan percepatan pelayanan masyarakat, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya mendukung gagasan anggota KEPP Otsus Papua, ibu Yani tersebut. Gagasan ini relevan dan konseptual mengingat kemampuan fiskal di Papua Raya yang semakin terbatas saat ini,” kata Sekretaris Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Pusat, Carolus Bolly, di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Empat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, Sabtu, 29 November 2025, di Hotel Suni, Abepura, Kota Jayapura.
Seyogianya, usulan Ibu Yanni sebagai Anggota KEPP Otsus Papua tersebut dapat ditindaklanjuti secara kongkrit oleh para Gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) se-Papua Raya melalui pertemuan bersama.
“Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, MRP, dan DPRP perlu merespon usulan ini dan dapat bersama-sama menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto supaya mendapat respon langsung,”ujarnya.
Dengan adanya peningkatan alokasi Dana Otsus tentu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan fiskal di Papua Raya, sehingga pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua dapat diwujudkan.
“Soal skemanya nantinya seperti apa, tinggal dibicarakan. Yang penting, diperlukan adanya terobosan nyata dari para Gubernur, MRP, dan DPRP untuk kompak menyampaikan hal ini langsung kepada bapak Presiden, saya yakin Ibu Yanni bersama KEPP dapat menjadi mediator untuk mempertemukan mereka dengan Bapak Presiden, kata Carolus.
Ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal yang rendah, sudah pasti menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua. Siapapun gubernurnya, bupati, dan walikota bakal sangat sulit bergerak jika kondisi kondisi fiskalnya rendah seperti yang terjadi saat ini.
Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Daerah yang masih rendah, ditambah dengan rendahnya Alokasi Dana Otsus di semua Provinsi di Papua serta Kebijakan Efisiensi Anggaran oleh Pemerintah Pusat saat ini, sudah pasti sangat memukul kondisi fiskal daerah kita secara keseluruhan di Papua. Nah kita semua juga tahu, bahwa Alokasi Dana Otsus masih merupakan kontributor terbesar bagi Pendapatan Daerah kita selama ini.
“Kasihan rakyat kita di Papua yang bakal terkena imbas dari semua ini, karena Pemerintah tidak akan bisa maksimal melakukan pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ucap Mantan Ketua Komisi III DPRP Papua periode 2014-2019 itu.
Efisiensi Terukur
Menyinggung soal kebijakan efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah pusat, menurut Carolus, kebijakan ini berlaku diseluruh tanah air. Oleh karenanya, para pemimpin, pengambil kebijakan di Papua harus bisa mengambil langkah-langkah efesiensi yang terukur.
Seperti meminimalisir program-program yang tidak perlu dan tidak mendesak.
“Contoh kongkritnya, pengadaan kendaraan, mobil ataupun motor yang sering dianggarkan pada tahun-tahun sebelumnya, sebaiknya untuk sementara tidak dianggarkan dulu. Dengan begitu alokasi anggarannya bisa diperuntukan untuk layanan publik yang langsung menyentuh kepada kebutuhan dasar masyarakat seperti pembiayaan layanan dibidang kesehatan dan pendidikan di Papua,”katanya.
Intinya, kata Carolus, optimalisasi anggaran untuk program prioritas. Itu yang penting. Sehingga layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Papua dapat terealisasi.
Pemerintah pada Januari 2025 menetapkan kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi anggaran bertumpu pada pada pergeseran belanja produktif.
Fokus Anggaran Pemerintah meliputi Pengendalian belanja subsidi dan kompensasi. Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi belanja negara melalui penghematan. Subsidi dan program perlindungan sosial akan diarahkan agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Prioritas pada program produktif. Efisiensi belanja dialihkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Prioritas terbesar tetap pada pendidikan dan kesehatan. Pembiayaan pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta program perumahan rakyat.
Serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kemudian Digitalisasi, reformasi birokrasi serta Penguatan fiskal untuk investasi dan SDGs.
Gagasan KEPP Otsus Papua
Sebelumnya, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Yani Mengusulkan tiga gagasan percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Bersama Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) di Manokwari, Provinsi Papua Barat, 4 November 2025 lalu, Yani mengusulkan terobosan baru dalam tata kelola dana otonomi khusus (Otsus) untuk mempercepat pembangunan manusia di Papua.
Diantaranya Dana Otsus dibagi langsung kepada rakyat Papua dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Mendorong perubahan skema alokasi dana Otsus dari 2,25 persen menjadi 6 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional agar kapasitas dan kemampuan anggaran di seluruh Papua memadai untuk memperkuat layanan publik dan atasi ketimpangan. Serta sebutan “Papua Tanah Injili yang Diberkati” sebagai penghormatan terhadap sejarah dan karakter masyarakat Papua.
Rakerda Partai Demokrat 4 Provinsi
Partai Demokrat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 4 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, Sabtu, 29 November 2025.
Rakerda dibuka Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron didampingi Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Yunus Wonda, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Selatan, Hendrikus Eben Gebze, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Tengah, Timotius Murib dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua Pegunungan Ones Pahabol serta Gubernur Papua, Matius D Fakhiri.
Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan Rakerda 4 DPD Provinsi ini menjadi momentum bagi partai tersebut perkuat konsolidasi internal partai.
Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan program pembangunan pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih.
Editor | HANS AL | SONNY RUMAINUM
Comment