JAKARTA | Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembayaran beasiswa bagi mahasiswa asli Papua yang sedang kuliah di luar negeri. Pembayarannya bakal dihandel Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin, 24 November 2025 yang juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet, Kepala BRIN dan sejumlah pimpinan Lembaga.
“Dengan Kementerian Keuangan, diantaranya kita membahas beberapa hal. Satu yang saya minta yaitu mengenai adik-adik kita yang dari Papua yang sekarang mereka kuliah di luar negeri, kalau enggak salah jumlahnya 300 lebih itu ada di Amerika, di Australia dan lain-lain. Beasiswanya belum dibayar,”ungkap Mendagri kepada pers usai rapat.
Dijelaskan Tito, data Kemendagri dari 300 lebih mahasiswa tersebut, sebanyak 56 mahasiswa Papua diketahui belum membayar biaya kuliahnya. Total biaya yang terlambat dibayar Pemerintah Provinsi di Papua mencapai Rp37 milliar.
“Data kami adalah 56 orang yang belum dibayar dan sering terlambat dibayar. Totalnya Rp37 miliar dibayar dari Pemda terutama Pemda Papua dan Papua Pegunungan. Saya melihat daripada (masalahnya) kompleks, lamban,”jelas Tito.
Lanjut Mendagri, Presiden setuju pembiayaannya diambil alih oleh Kementerian Keuangan melalui LPDP.
“Perintah Presiden setuju yang Rp37 (milliar) ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,”jelas Mendagri.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
