WAMENA | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan diminta untuk fokus dan serius dalam menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win yang telah diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Pesan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri DR. Ribka Haluk saat memimpin Rapat Koordinasi Program Quick Win di Baliem Pilamo Hotel, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, 20 Oktber 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi nasional terhadap program-program prioritas pemerintah pusat di wilayah-wilayah strategis, termasuk Papua Pegunungan.
“Semua program quick win dari Bapak Presiden ini akan kita awasi ketat. Kalau sampai gubernur atau bupati tidak serius mengurus program Presiden selama lima tahun ini, tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi Pak Presiden,”tegas Ribka.
Ribka menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas pembangunan di Papua Pegunungan. Ia menilai persoalan ketersediaan dan harga pangan masih menjadi tantangan utama yang memicu kesenjangan ekonomi di wilayah pegunungan.
“Lebih baik mulai sekarang buka kebun, buka lahan pertanian, sawah, atau apapun yang memungkinkan. Ini tidak bisa ditunda lagi,”ujar Haluk dalam siaran persnya.
Ribka juga meminta Pemda menyusun master plan komprehensif jangka panjang untuk sektor pangan dan pertanian. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara maksimal demi mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Beliau (Presiden) sudah perintahkan Menteri Pertanian untuk memastikan kita swasembada pangan. Dan itu sekarang mulai berjalan, tepat satu tahun sejak pemerintahan ini berjalan,”tambahnya.
Penguatan Ekonomi Rakyat Melalui Kopdeskel Merah Putih
Selain fokus pada sektor pangan, Ribka juga menyoroti pentingnya keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di setiap wilayah.
Menurutnya, Kopdeskel akan menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan yang mendorong perputaran uang di daerah dan menekan angka kemiskinan.
“Pak Presiden mau ini menjadi kewajiban. Pemerintah daerah harus mengurus, mendirikan, dan memastikan koperasi desa aktif dan produktif,”tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan atas capaian realisasi pendapatan dan belanja APBD Tahun Anggaran 2025.
Per 10 Oktober 2025, Pemprov Papua Pegunungan telah merealisasikan pendapatan sebesar 73,15 persen, dan realisasi belanja sebesar 53,83 persen, atau sudah melampaui standar nasional.
“Ini apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk Pak Gubernur Papua Pegunungan karena telah mencapai realisasi anggaran sesuai target nasional. Kita harap tren ini bisa terus meningkat,”ucap Ribka sambil menyerahkan plakat penghargaan kepada Gubernur Papua Pegunungan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak strategis di wilayah Papua Pegunungan, termasuk: Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, Ketua Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Agus Nikilik Hubi, Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, Jajaran kepala daerah dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua Pegunungan, Pejabat eselon Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait
Kunjungan Wamendagri Ribka Haluk ke Papua Pegunungan menjadi penegasan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di kawasan strategis dan tertinggal.
Dengan fokus pada implementasi Program Quick Win PHTC, pemerintah berharap seluruh lapisan pemerintahan daerah dapat bergerak selaras dalam mewujudkan keadilan sosial, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat di Tanah Papua.
“Kami ingin Papua Pegunungan menjadi contoh bagaimana program Presiden dapat dijalankan dengan cepat, tepat, dan berdampak langsung kepada rakyat,” tandas Wamendagri Ribka Haluk.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Comment