JAKARTA | Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) meminta Presiden Prabowo Subianto bersama DPR/MPR mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menambah posisi Wakil Presiden menjadi tiga orang.
Para wakil presiden berfungsi melaksanakan pengawasan untuk Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur.
”Untuk memenuhi keadilan rakyat serta keterwakilan daerah, meminta kepada presiden dan DPR/MPR dan atau dengan kewenangan, presiden mengeluarkan perpu agar dapat menambah wakil presiden menjadi tiga orang,”ungkap Ketua SMSI Pusat, Firdaus dalam pandangan dan sikap resmi SMSI yang ditandatangani bersama Makali Kumar selalu Sekretaris Jenderal, Senin, 8 September 2025 di Jakarta.
Menyikapi situasi di tanah air dalam beberapa pekan terakhir, SMSI mengeluarkan 5 pandangan penting antara lain;
Pertama, mengapresiasi peran dan tugas TNI/Polri dalam menghadapi dinamika yang terjadi beberapa waktu ini, sehingga mampu menjaga kondusifitas dengan tidak banyak mengundang masalah baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.
Kedua, mengingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bahwa pers merupakan pilar ke empat didalam demokrasi, agar dapat terus meningkatkan keberlangsungan media dan optimalisasi fungsi edukasi dalam rangka menjaga tegaknya demokratisasi.
Ketiga, menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) agar dapat saling bahu membahu bersama masyarakat dan stakeholder mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor.
Ke empat, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, SMSI mendorong percepatan pembangunan dengan mendukung pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan wakil Presiden menyelesaikan masa bhakti kepemimpinannya hingga tahun 2029.
Kelima, untuk memenuhi keadilan rakyat serta keterwakilan daerah, meminta kepada presiden dan DPR/MPR dan atau dengan kewenangan, presiden mengeluarkan perpu agar dapat menambah wakil presiden menjadi tiga orang, yang mana ke tiga wakil presiden berfungsi melaksanakan pengawasan untuk Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur.
Ketua Umum SMSI, Firdaus menegaskan, pandangan dan sikap Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua dalam menjaga persatuan dan kejayaan Indonesia,” pungkas Firdaus.
Sebelumnya, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar rapat koordinasi nasional yang melibatkan seluruh pengurus tingkat Provinsi se-Indonesia, Rabu 3 September 2025.
Rapat tersebut dalam rangka menyerap informasi kondisi terkini daerah se-Indonesia dan juga menghimpun pandangan kebangsaan dari pelaku usaha media dari Sabang sampai Merauke.
Dalam sejumlah pemaparan Ketua SMSI Provinsi, dijelaskan bahwa kondisi daerah saat ini sudah mulai kondusif meskipun masih terjadi aksi-aksi massa untuk mengekspresikan aspirasi.
Demonstrasi yang berlangsung massif di sejumlah daerah pada pekan kemarin, yang juga sempat diwarnai kerusuhan di sejumlah kota, diakui Ketua SMSI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Benny, tidak berimbas serius di wilayahnya.
Benny menyebut masyarakat NTT tidak terpancing pada provokasi konflik dan upaya pecah belah bangsa. SMSI NTT menyerap aspirasi rakyat yang hingga saat ini mendukung langkah Pemerintahan Presiden Prabowo untuk mengatasi situasi.
Dukungan untuk menjaga kondusifitas juga diungkapkan Ketua SMSI Provinsi Papua, Hans Bisay yang menyatakan masyarakat Kawasan Indonesia Timur tetap menjaga komitmen kebangsaan.
Ketua SMSI Banten, Lesman Bangun, mengajak seluruh unsur masyarakat pers di daerah mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.
Hasil rapat SMSI mendorong kesadaran tinggi masyarakat pers daerah untuk menjaga persatuan serta menolak segala bentuk provokasi.
Hal itu menjadi modal penting agar stabilitas daerah tetap terjaga di tengah dinamika politik nasional. SMSI mengingatkan bahwa masyarakat di daerah tidak hanya menjadi penonton dalam situasi nasional, melainkan juga memiliki aspirasi yang harus diperhatikan.
Karena itu, pemerintah pusat diharapkan bisa lebih banyak mendengar suara masyarakat daerah. “Kami meminta pemerintah pusat lebih mendengarkan aspirasi dari daerah. Rakyat daerah telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga kondusifitas dan dukungan kepada Presiden Prabowo,” tegasnya.
Media lokal didorong untuk menjadi penyeimbang informasi sekaligus benteng melawan penyebaran hoaks yang berpotensi memicu keresahan di daerah.
“Media di daerah memiliki posisi strategis untuk menjaga suasana tetap kondusif. Kita harus bersama-sama memastikan informasi yang disampaikan ke masyarakat benar, menenangkan, dan tidak memperkeruh keadaan,” ujarnya.
Dengan kondisi yang mulai stabil, SMSI berharap seluruh masyarakat pers daerah tetap menjaga semangat kebersamaan. Stabilitas daerah menjadi pondasi penting bagi keberhasilan pembangunan bangsa dan jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Comment