WAMENA | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkuat koordinasi dan konsultasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di delapan kabupaten.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan Wasuok D Siep membuka secara resmi rapat koordinasi dan konsultasi PUPR se-Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Senin 23 Juni 2025.
Pj Sekda Papua Pegunungan Wasuok D Siep di Wamena, Senin mengatakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur dalam urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Papua Pegunungan maka perlu dilakukan sejumlah langkah strategis.
Langkah strategis yang dimaksud, kata Pj Sekda Wasuok, perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur dasar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan program kerja yang disesuaikan dengan bidang masing-masing.
Penguatan SDM dan kelembagaan, penggunaan teknologi dan inovasi lokal, kolaborasi multisector dan keterlibatan masyarakat. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan untuk menghindari penyimpangan.
“Rapat koordinasi ini memiliki arti strategis sebagai wadah evaluasi perencanaan untuk menyamakan visi, menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan,” katanya.
Menurut dia, terdapat 11 item di dalam materi dari kegiatan ini yang sangat komprehensif dan mencerminkan kebutuhan riilpembangunan di wilayah ini.
“11 item itu di antaranya evaluasi pencapaian 2024, penyusunan rencana strategis 2025-2029, rencana pelaksanaan kegiatan 2025, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, infrastruktur untuk ketahanan pangan, konektivitas wilayah, perumahan dan pemukiman, sinkronisasi lintas sektor, efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi dalam pelaksaan program dan dukungan terhadap program makan bergizi gratis,” ujarnya.
Dia menjelaskan dari kegiatan pihaknya memiliki lima tujuan utama yakni menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang dan menjalankan pembangunan infrastruktur. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik dari sisi teknis maupun kebijakan.
“Merumuskan rencana aksi yang efektif, efisen dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi geografis dan sosial budaya di daerah. Memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan target dan anggaran yang telah ditetapkan serta diawasi secara transparan, serta mewujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang bukan hanya asal dibangun dan dikembangkan, tetapi juga harus berkualitas, inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Dia menekankan bahwa infrastruktur adalah salah satu pondasi utama pembangunan Papua Pegunungan. Bukan hanya soal membangun jalan, jembatan, air bersih dan perumahan, tetapi tentang menghadirkan akses, membuka isolasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meletakan dasar bagi masa depan generasi muda Papua Pegunungan melalui program nasional.
“Kami berharap kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah strategis yang mampu menjawab tantangan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional,” ujarnya.
Editor | HENDROL K | TIM | PAPUA GROUP
Dilarang mengutip, mengcopy atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi berita, foto dan karya jurnalistik lainnya tanpa izin tertulis dari redaksi PAPUA TIMES
Komentar