JAKARTA | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendukung program nasional eliminasi malaria dalam acara 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination.
Masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan, yaitu eliminasi malaria di kawasan endemik Tanah Papua yang kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi.
“Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di enam provinsi di Papua benar-benar mengalokasikan anggaran khusus untuk program eliminasi malaria. Ini bukan sekadar janji, tapi harus menjadi rencana aksi yang terukur dan terarah,” kata Ribka Haluk dalam keterangan resminya.
“PR (pekerjaan rumah) besar kita saat ini adalah Tanah Papua dengan enam provinsinya. Tadi Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa sekitar 93 persen dari total kasus malaria nasional berasal dari wilayah ini. Ini menjadi perhatian serius dan harus menjadi prioritas kerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.
Wamendagri menambahkan sebagai bentuk konkret dari komitmen itu, Kemendagri bersama pemerintah daerah (Pemda) membuat nota kesepahaman guna mendukung penganggaran dan pelaksanaan program eliminasi malaria di Papua.
“Kami memastikan bahwa pemerintah daerah wajib menyiapkan anggaran secara jelas dan memadai. Komitmen yang ditandatangani hari ini akan menjadi dasar pengawasan dan pendampingan oleh Kemendagri. Kami tidak akan berjalan sendiri, kami akan terus mendampingi pemerintah daerah sampai target eliminasi ini tercapai,” tuturnya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination ke-9 di Bali menegaskan bahwa keberhasilan di Papua akan menjadi penentu utama tercapainya target Indonesia bebas malaria pada 2030.
Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 476 atau sekitar 79 persen telah mencapai status eliminasi. Namun, lebih dari 93 persen beban kasus malaria nasional masih terkonsentrasi di Papua, wilayah yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan aksesibilitas yang kompleks.
Pemerintah Indonesia bermitra dengan Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA), menyelenggarakan KTT Pemimpin Asia Pasifik ke-9 tentang Pemberantasan Malaria pada tanggal 16 dan 17 Juni 2025 di Bali, Indonesia.
KTT tahunan tersebut mempertemukan para pemimpin politik, pakar, dan pemangku kepentingan untuk menegaskan kembali komitmen kolektif untuk memberantas malaria di seluruh kawasan Asia Pasifik pada tahun 2030.
Dengan melibatkan lebih dari 250 peserta dari seluruh wilayah dan sekitarnya, acara ini juga mempertemukan para menteri kesehatan.
Pada pertemuan puncak, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memimpin forum tingkat tinggi dengan para gubernur Papua untuk mengatasi tantangan kesehatan di wilayah tersebut. Forum tersebut menyaksikan penandatanganan Komitmen Gubernur dan dukungan meluncurkan Konsorsium Malaria Papua.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Dilarang mengutip, mengcopy atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi berita, foto dan karya jurnalistik lainnya tanpa izin tertulis dari redaksi PAPUA TIMES
Komentar