BALI | Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyiapkan strategi komprehensif untuk mengeliminasi malaria secara nasional, dengan fokus khusus di wilayah Papua.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination ke-9 di Bali, Selasa (17/6/2025) menegaskan bahwa keberhasilan di Papua akan menjadi penentu utama tercapainya target Indonesia bebas malaria pada 2030.
“Kalau kita bisa selesaikan malaria di Papua, maka kita bisa selesaikan malaria di seluruh Indonesia,” ujar Menkes Budi melalui keterangan resminya, Kamis (19/6/2025).
Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 476 atau sekitar 79 persen telah mencapai status eliminasi. Namun, lebih dari 93 persen beban kasus malaria nasional masih terkonsentrasi di Papua, wilayah yang memiliki tantangan geografis, sosial, dan aksesibilitas yang kompleks.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kemenkes mengedepankan beberapa pendekatan utama. Langkah pertama adalah pencegahan berbasis lingkungan guna mengurangi habitat nyamuk pembawa malaria.
Langkah kedua adalah perlindungan masyarakat melalui distribusi kelambu berinsektisida. Menkes Budi menjelaskan dengan bantuan dari Global Fund, sebanyak 3,3 juta kelambu telah kami distribusikan ke masyarakat secara rutin dan ini bagian penting dari pencegahan.
Langkah ketiga adalah inovasi melalui Mass Drug Administration (MDA) atau pemberian obat pencegahan malaria secara massal di suatu wilayah. Uji coba MDA yang telah dilakukan di dua kota menunjukkan penurunan insiden malaria hingga 50 persen.
Namun, pelaksanaan program ini membutuhkan biaya tinggi sehingga saat ini sedang dievaluasi dari segi efisiensi dan keberlanjutannya.
Dalam aspek kuratif, Menkes Budi memastikan bahwa pengobatan tersedia secara luas. Ia menegaskan pentingnya deteksi dini dan pengobatan cepat bagi siapa pun yang terinfeksi malaria.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara dalam upaya eliminasi, mengingat nyamuk pembawa malaria tidak mengenal batas wilayah administratif. Oleh karena itu, dua kesepakatan penting dicapai dalam forum ini.
Pertama, komitmen seluruh gubernur di Papua untuk mengejar target eliminasi malaria pada 2030. Kedua, Kemenkes juga menandatangani joint action plan dengan pemerintah Papua Nugini, karena berada di satu daratan.
Malaria merupakan salah satu dari empat penyakit menular utama yang ditularkan oleh nyamuk, selain demam berdarah, Japanese encephalitis, dan chikungunya.
Meski angka kematian akibat malaria di Indonesia berkisar sekitar 130 kasus per tahun, penyakit ini tetap menjadi penyebab kematian tertinggi dibandingkan tiga penyakit tersebut.
“WHO (World Health Organization) menargetkan eliminasi malaria secara global pada 2030. Untuk Indonesia, tantangan utamanya memang ada di Papua. Tapi dengan strategi yang tepat dan dukungan lintas sektor, saya yakin kita bisa mencapainya,” ujar Menkes Budi.
Di sela-sela Summit, Menteri Budi bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memimpin forum tingkat tinggi dengan para gubernur Papua, yang menghasilkan penandatanganan Komitmen Gubernur dan dukungan terhadap pembentukan Konsorsium Malaria Papua, sebuah wadah baru untuk menyatukan kepemimpinan daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor dalam menangani malaria di wilayah tersebut.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyampaikan bahwa Provinsi Papua masih menjadi penyumbang terbesar kasus malaria secara nasional, yakni mencapai 48,2%.
Sementara itu, untuk wilayah Tanah Papua secara keseluruhan, prevalensi kasus malaria tercatat mencapai 92,9%. Jenis malaria yang paling dominan di Papua adalah Malaria Tropika (Plasmodium falciparum) dengan persentase lebih dari 60%, diikuti oleh Malaria Tertiana dan infeksi campuran.
“Data ini menunjukkan bahwa upaya eliminasi malaria di Papua memerlukan penanganan yang lebih terfokus dan terintegrasi,” ujar Ramses dalam sesi diskusi.
Ia menegaskan bahwa tantangan ini tidak bisa dihadapi sendiri, tetapi harus melalui kerja bersama antar kepala daerah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerja lintas sektor yang kuat.
Limbong menekankan pentingnya membangun solidaritas regional antar provinsi dan kabupaten di Tanah Papua dalam memerangi malaria secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan global untuk memperkuat sinergi demi menciptakan Papua yang bebas malaria.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Dilarang mengutip, mengcopy atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi berita, foto dan karya jurnalistik lainnya tanpa izin tertulis dari redaksi PAPUA TIMES
Komentar