JAKARTA | PAPUA TIMES- Dalam perjalanan 3 tahun berdirinya Daerah Otonom Baru (DOB), Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi II DPR menggelar rapat evaluasi pelaksanaan atas kebijakan dan program di 4 DOB, baik Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
Di kesempatan Rapat Kerja ini, Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, menyampaikan 5 poin utama kepada pimpinan Komisi II.
Pertama, Pj Gubernur Velix Wanggai menegaskan pentingnya membangun rasa percaya (trust building) dalam mengelola Papua Pegunungan. Sehingga berbagai langkah penting untuk membangun percaya masyarakat atas kehadiran Provinsi baru.
Meskipun Pemerintah Pusat mengkategorikan Papua Pegunungan sebagai daerah rawan tinggi dalam kontestasi Pilpres dan Pilkada, syukur proses politik berjalan aman, sejuk dan damai baik saat Pilpres, Pileg, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan 8 Bupati se Papua Pegunungan.
Situasi yang kondusif ini merupakan komitmen yang tinggi dari berbagai simpul masyarakat dalam menjaga kondisi stabilitas wilayah.
Kedua, Pj Gubernur Velix Wanggai menjelaskan 12 Agenda Roadmap sebagai amanat dari hadirnya pendirian Provinsi Papua Pegunungan. Sejumlah agenda tersebut antara lain perangkat daerah, manajemen ASN, MRP, DPRP, Dana Hibah Pilkada, Tata Kelola APBD, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Sarana dan Prasarana Pemerintahan atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Dalam hal ini, Pj Velix Wanggai menekankan bahwa kebijakan 80 persen bagi Orang Asli Papua Pegunungan dalam proses seleksi 1000 CPNS di tahun 2025 ini, dan 20 persen lainnya bagi OAP non Papua Pegunungan dan masyarakat Nusantara.
Demikian pula, sertifikat KIPP untuk Kantor Gubernur telah terbit sejak 15 Agustus 2024. Untuk itu, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunggu komitmen dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Kantor Gubernur, Kantor MRP dan Kantor DPRP.
Ketiga, pembangunan Papua Pegunungan juga dihadapkan dengan persoalan pembangunan lainnya seperti tingginya harga barang sehingga terjadi inflasi hingga 7,99 persen pada awal Maret 2025 ini dan masihnya rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya Kabupaten Nduga sekitar 36,10 pada Desember 2024.
Karena itu, dalam Rapat Kerja ini, Pj Gubernur Velix Wanggai mengusulkan usulan 10 agenda strategis ke Pemerintah Pusat guna mempercepat perubahan sosial ekonomi masyarakat Pegunungan.
(1) percepatan perpanjangan runway Bandar Udara Wamena guna memperlancar arus barang dan jasa guna menurunkan inflasi, harga barang.
(2) percepatan penyelesaian Trans Papua ruas jalan Wamena – Jayapura di segmen Elelim – Benawa, guna mendukung konektivvitas antar wilayah dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di koridor Wamena – Jayapura serta mendorong akses di selatan Yahukimo guna pintu gerbang selatan Papua Pegunungan
(3) fasilitasi akses pasar sayur mayur dan kopi ke pasar perusahaan pertambangan di Timika dan luar negeri, dan pengembangan sentra pangan Pegunungan
(4) pembangunan rumah sakit level Provinsi guna pelayanan kesehatan regional
(5) pembangunan SMA Laapago Unggulan Terintegrasi dengan pola asrama
(6) pembangunan stadion olahraga baru di Ibukota Provinsi bertempat di Wamena
(7) pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat OAP yang golongan ekonomi lemah, dan perlunya Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk rumah layak huni. Mengingat saat ini UU 2/2021 Otsus tidak membolehkan DTI untuk rumah layak huni.
(8) pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan dengan Papua Nugini
(9)pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKIN) yang merupakan status negeri sehingga menjadi perhatian Pusat guna melayani kebutuhan pembangunan di daerah pedalaman
(10) peningkatan konektivitas jaringan internet Papua Pegunungan
Keempat, terkait pembiayaan pembangunan kantor Gubernur, MRP dan DPRP di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di Jayawijaya, Pj Gubernur Velix Wanggai mengusulkan agar alokasi pendanaan ini bersifat khusus yang diletakkan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga terpisah dari alokasi di Kementerian PUPR.
Dengan demikian, alokasi pendanaan perkantoran 4 DOB ini bersifat khusus dan terfokus dalam pembinaan dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.
Kelima, mengingat Provinsi Papua Pegunungan ini sebagai DOB, juga daerah tertinggal namun potensi sumber daya yang strategis, Pj Velix Wanggai menegaskan ke Komisi II DPR dimana sangat menyayangkan kurangnya perhatian para pejabat di Kementerian dan Lembaga untuk memberi perhatian ke Papua Pegunungan atau yang mengunjungi Ibukota Wamena.
Pj Velix Wanggai memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB. Sementara jajaran Kementerian dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan dan sebagainya terlihat kurang memberikan perhatian penuh kepada Papua Pegunungan.
Harapannya, langkah-langkah dari berbagai Kementerian dan lembaga ini membangun rasa percaya (trust building) atas kehadiran Provinsi baru ini, demikian urai Velix Wanggai.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Komentar