Terobosan Pembangunan Perkuat Fondasi Honai Besar Provinsi Papua Pegunungan

JAKARTA | PAPUA TIMES- Sebagai bagian dari proses pemantapan kerja pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB), Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi Triwulan I terhadap kinerja agenda-agenda strategis yang dijalankan oleh Pj Gubernur Papua Pegunungan.

Dalam rangka evaluasi Triwulan I ini, Pj Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada Triwulan I, mulai dari 13 November 2023 hingga 28 Februari 2024, di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Perhatian khusus dalam evaluasi Triwulan I ini difokuskan pada 10 Indikator Prioritas, melibatkan penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, kesehatan, perijinan usaha, BUMD dan usaha ekonomi, penyerapan anggaran APBD, dan inovasi kegiatan unggulan. Evaluasi juga dilakukan terhadap 12 Roadmap (Peta Jalan) DOB sebagai persiapan untuk menjadi provinsi baru.
Dari hasil evaluasi ini, Pj Gubernur Velix Wanggai menekankan 5 strategi utama.

Pertama, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyoroti pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 8 Kabupaten dalam membangun komunikasi sosial untuk menguatkan kepercayaan terhadap keberadaan DOB. Ini mencakup membangun identitas daerah dan kebanggaan, serta menekankan urgensi pembiayaan di tengah kenaikan harga di wilayah Pegunungan.

Melalui program pelayanan dasar, upaya ini bertujuan untuk menggali potensi sumber daya manusia masyarakat Pegunungan, mengikuti transformasi pemikiran, budaya, dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan pembangunan.

Kedua, dalam 3 bulan terakhir, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah secara intensif memantau sejumlah agenda prioritas Pemerintah di wilayah Pegunungan. Ini mencakup penanganan inflasi, stunting, pelayanan kesehatan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perijinan dan investasi daerah, serta penggunaan APBD yang efektif dan tepat sasaran.

Dalam kurun waktu tersebut, berbagai langkah terpadu diambil untuk menangani tingkat inflasi yang tinggi. Fokus utama diberikan pada perbaikan dan penataan sistem logistik dan konektivitas, seperti pembukaan subsidi tol udara Timika – Wamena, peningkatan peran jalur sungai di Yahukimo, dan perbaikan akses jalan Trans Papua. Selain itu, dilakukan pembukaan sentra-sentra pertanian baru di Yalimo, Jayawijaya, dan Yahukimo. Operasi pasar murah dan distribusi Bantuan Cadangan Beras juga dilakukan sebagai upaya mengatasi tingkat harga yang tinggi.

Agenda prioritas juga difokuskan pada pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan dari 16,5 persen pada 2022 menjadi 16,1 persen pada tahun 2023.

Editor | LEPIANUS KOGOYA