Dialog Cara Terbaik Tangani Konflik di Papua

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Langkah persuasif melalui dialog merupakan cara terbaik dalam mendapatkan solusi penanganan konflik di Papua.

Hal itu dikemukakan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menginteraksi konflik yang terjadi di beberapa wilayah Papua akibat ketidakpercayaan masyarakat dengan pemerintah pusat.

SIAPA CALON GUBERNUR PAPUA 2024-2029, PILIHAN ANDA
  • Add your answer
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

“Saya kira kita sedang berusaha menghilangkan ketidakpercayaan itu melalui dialog dengan tokoh-tokoh agama, tokoh HAM, pegiat HAM tadi, dengan juga tokoh adat, dan berbagai pihak,” tutur Wapres dalam keterangan pers usai memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua Terkait Progres Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya di Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10/2023).

Wapres mengungkapkan, selain melalui pertemuan resmi dengan pemangku kepentingan, pemerintah juga berupaya mengedepankan dialog dengan berbagai lapisan masyarakat.

“Banyak hal yang di luar rapat formal ini kita lakukan beberapa hal yang bisa kita selesaikan. Juga dialog-dialog di tingkat sektoral. Jadi kegiatan-kegiatan sektoral itu kita lakukan dialog,” ungkapnya.

Wapres menekankan dialog menjadi solusi terbaik untuk menemukan akar permasalahan setiap konflik dan menjembatani apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua.

“Melalui itu kita harapkan hal-hal yang menjadi salah pengertian akan hilang. Akan terus kita lakukan itu [dialog], dimana letaknya [ketidakpercayaan]. Karena yang penting apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua itu apa,” tuturnya.

Namun, Wapres menegaskan bahwa dialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan akan terus dilakukan sepanjang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau untuk bicara merdeka tentu tidak ada [dialog]. Kalau merdeka itu harga mati. Itu bukan solusi.” pungkasnya.



Polemik Pembangunan Perkantoran Papua Pegunungan

Sementara itu terkait , lokasi pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dikabarkan menimbulkan potensi konflik dengan masyarakat adat setempat. Pasalnya, gedung perkantoran ini akan berdiri di atas tanah adat. Aduan pun bahkan telah diajukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Menanggapi isu tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengungkapkan, sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut Badan Pengarah Papua (BPP), Selasa (10/10/2023), telah menggelar Rapat Koordinasi terkait Update Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Dari pertemuan ini, diketahui bahwa permasalahan lahan untuk pembangunan gedung perkantoran sudah selesai.

“Di laporan tadi dalam rapat, menurut Pj. Gubernur [Papua Pegunungan], tidak ada masalah. Jadi, tidak ada masalah dan semuanya sudah beres,”tutur Wapres.

Lebih jauh, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menjelaskan, kurang lebih 13 suku adat setempat sudah berdialog berulang kali membahas masalah ini. Adapun aksi protes yang mengemuka, berasal dari satu warga bernama Bonny Lani, padahal secara prinsip masyarakat pemilik hak ulayat telah bersepakat untuk menyerahkan hak mereka.

“Jadi, saya pikir sebenarnya ini sudah selesai sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pj. Gubernur Papua Pegunungan,” ujarnya.

John Wempi mengungkapkan, masyarakat setempat justru tidak mau menerima penggantian uang. Sebagai gantinya, mereka meminta, generasi anak-anaknya akan diberikan ruang pekerjaan dalam proses pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.

“Dan, komitmen itu akan dilakukan dan telah ditandatangani bersama di notaris,” ucapnya.

Wamendagri John Wempi memastikan, proses peletakan batu pertama pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena bisa dihadiri oleh Wapres pada Kamis (12/10/2023) mendatang, sebagaimana prosesi groundbreaking serupa di Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

“Saya kebetulan juga dari Wamena. Kita sudah proses ini [penyelesaian masalah lahan] dan pada prinsipnya kehadiran Pak Wapres tidak mungkin ada masalah. Kami sudah clear,” pungkas John Wempi.

Mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Pj. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, dan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian.

Editor | TIM