Serapan Anggaran 5 OPD di Papua Tengah Rendah

NABIRE | PAPUA TIMES- Penyerapan anggaran di Provinsi Papua Tengah hingga memasuki triwulan 3 tahun 2023 masih rendah. Terdapat lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapannya dibawah 10 persen.

Kelima OPD itu antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Koperasi dan Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP).

Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk mengatakan penyebab minimnya penyerapan anggaran di kelima OPD tersebut disebabkan tingkat kinerjanya yang tidak maksimal.

Kata Gubernur, hingga minggu kedua Agustus, penyerapan anggaran di Dinas PUPR, 0,98 persen, Dinas Tenaga Kerja 2,30 persen, Dinas Perhubungan 4,25 persen, Dinas Koperasi 4,45 persen dan Sekretariat MRP 5,20 persen.

“Dinas PUPR menjadi pemilik kontribusi terbesar yang menghambat penyerapan anggaran ini. Sehingga kalau kedepan ini tidak ada progres saya akan ganti semua, ini persentasenya masih 0,98 persen, saya tidak main-main, mulai hari ini saya akan cek langsung ke dinas PUPR,”tegas Ribka Haluk saat memimpin apel Senin pagi, 14 Agustus 2023 di Nabire.

“Kenapa serapan anggaran ini masih rendah, itu pastinya tergambar dari kinerja. Sampai sejauh ini saya rasa percuma gubernur dan sekda bicara berbusa-busa tapi tidak ada perubahan, maka dari itu saya tidak hanya akan berkantor di 8 kabupaten, melainkan akan berkantor di setiap OPD dengan membawa tenaga ahli, guna mencari solusi sehingga kendala serapan anggaran bisa kita atasi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ribka Haluk terdapat beberapa OPD yang serapannya cukup baik dan patut mendapat apresiasi yakni Dinas Penanaman Modal dan Investasi 50,54 persen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 40,51 persen, Inspektorat 37,82 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)34,16 persen dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 32,19 persen.

“Sedangkan OPD yang saya tak sebut masih mendapat penilaian rata-rata. Maka dari itu saya harapkan triwulan 3 mendatang untuk semua bekerja keras dan menjadi tim yang solid untuk bekerja dan saya pastikan akan ada reward dan punishment,”tuturnya.

Gubernur Ribka menegaskan masukan dan evaluasi terhadap kinerja OPD merupakan cambuk untuk lebih meningkatkan pelayanan dan berbenah diri.

“Kemarahan di apel ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk kita lakukan evaluasi. Kita ini ASN, yang memiliki satu jiwa korps. Namun setelah ini mari kita rubah perilaku dan sikap kita. Karena saya tidak ingin ada yang bekerja masin-main di Pemprov Papua Tengah ini,”ujarnya mengingatkan.

“Apa yang kita lakukan kemudian hari akan kita petik dengan buah yang manis. Saat ini saya diberikan tugas negara untuk memimpin DOB Papua Tengah. Saya ini bekerja dari nol, mulai dari cleaning servis, jadi saya tidak bisa dibohongi. Bagi yang main-main, tunggu saja, saya pastikan akan mendapatkan sanksi,”tandas mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua itu.

Editor | YESAYA MANSAWAN

Komentar