JAKARTA | PAPUA TIMES- Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar penanganan masalah di Papua menggunakan pendekatan-pendekatan sosial. Opsi ini dianggap lebih baik untuk menyelesaikan berbagai konflik di Bumi Cenderawasih.
Wapres menekankan agar penyelesaikan masalah-masalah di Papua tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan.
Arahan Wapres tersebut dikemukakan Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Ahmad Erani Yustika saat Focus Group Discussion (FGD) dengan media di Darmawan Park, Sentul, Jawa Barat, Jumat pekan lalu (14/10/2022).
Erani mengatakan banyak rapat soal Papua yang digelar dan opsi pendekatan sosial dan kesejahteraan disepakati untuk dilaksanakan di Papua. ” Dalam rapat-rapat selalu ditekankan jangan lagi menggunakan pendekatan keamanan. Kesejahteraan itu sebuah opsi yang tidak bisa ditawar,”jelasnya dikutip Detikcom.
Wapres juga meminta semua pihak untuk memahami dan menghormati kearifan-kearifan local di Papua dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.
Semetnara itu , Jaringan Damai Papua (JDP) menyambut baik pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin yang mengatakan saat ini tidak diperlukan lagi pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik di Tanah Papua.
Pernyataan Wapres menjadi catatan penting bagi negara, dalam hal ini bagi upaya penyelesaian konflik sosial-politik di Tanah Papua.
Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Papua Yan Christian Warinussy meminta Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin agar menghentikan pengiriman pasukan non organik ke Tanah Papua dan menghentikan operasi militer.
“Kami yakin bahwa penyelesaian konflik sosial politik di Tanah Papua dapat diwujudkan. Prinsipnya harus disediakan kesempatan jedah kemanusiaan bagi para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut,”harapnya.
Editor | HASAN HUSEN
Komentar