oleh

Mendagri Minta SDM OAP Ditingkatkan

JAKARTA | PAPUA TIMES- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi perhatian dan prioritas di Papua. SDM Orang Asli Papua tidak semata-mata diarahkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi harus didorong untuk berwirausaha dan bekerjasama warga lainnya.

“Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua begitu melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk bertahan hidup. SDM Papua tidak harus diarahkan menjadi PNS. Masyarakat bisa didorong untuk berwirausaha, saling bekerja sama dengan warga lain untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan melakoni usaha lainnya,”pinta Mendagri, Mendagri saat memberi sambutan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa (20/4/2021).

Mantan Kapolri itu mengatakan untuk mendorong SDM OAP menjadi wirausaha maka pendidikan vokasi harus ditingkatkan untuk mengelola sumber daya yang ada. Lanjut Tito, meski beberapa tempat di Provinsi Papua telah memiliki perguruan tinggi, tetapi di daerah tertentu belum tersedia. Hal ini membuat jarak Indeks Pembangunan Manusia antardaerah terbilang jauh.

“Karena itu, perlunya dibangun perguruan tinggi atau sekelas politeknik untuk menunjang pendidikan vokasi di beberapa daerah. Dia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat diberi dukungan,”kata Tito yang pernah menjabat Kapolda Papua itu.

BACA JUGA  PENGUMUMAN HASIL TES ADMINISTRASI BEASISWA VOKASI JEPANG 2021

Dia mengatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan afirmasi untuk memperkuat SDM asli Papua. Oleh karena itu, program-program pemerintah yang bakal dijalankan dapat memberikan afirmasi bagi percepatan pembangunan SDM asli Papua.

“Keberpihakan itu harus ada, tetapi tetap dengan memperhatikan kualitas. Dengan kata lain, bukan karena dipaksakan. Tetapi memang karena kualitasnya yang baik, seperti rekrutmen PNS, TNI/Polri,” ujar Mendagri.

Tema RKPD Provinsi Papua
Pada kesempatan tersebut Mendagri juga mengusulkan agar tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 mengakomodir pengendalian Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi. Diketahui, Musrenbang Provinsi Papua pada saat ini mengambil tema “Memperkuat Pemulihan Ekonomi Masyarakat, Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan serta Berkelanjutan.”

“Saran saya, karena tema ini akan mempengaruhi strategi, mempengaruhi operasional dalam ilmu strategi, jadi temanya itu sebaiknya mengendalikan pandemi Covid-19, baru memperkuat ekonomi dan seterusnya,” kata Mendagri.

Dia menjelaskan, pemulihan ekonomi tak dapat dilakukan, jika pandemi tak turut dikendalikan. Karena itu, keduanya harus berjalan beriringan, diatasi secara bersamaan. Pasalnya, pandemi Covid-19 memunculkan efek domino ke berbagai sektor, tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, namun juga pada aspek lain seperti sosial dan ekonomi. “Pemulihan ekonomi masyarakat tidak akan pernah bisa dimulai, tidak bisa dilakukan kalau Covid tidak bisa dikendalikan,” tuturnya.

BACA JUGA  Pemprov Papua Rilis 1399 Pelajar OAP Lolos Administrasi Beasiswa Otsus

Mendagri juga menjabarkan empat poin utama dalam penanganan Covid-19, sebagai tolok ukur dalam pengendalian pandemi. Pertama, menurunnya kasus positif. Kedua, tingkat kesembuhan atau recovery rate yang terus tinggi. Ketiga, jumlah angka kematian yang kian menurun. Keempat, ketersedian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR). Dengan melakukan pengendalian secara menyeluruh, diharapkan berpengaruh pada pemulihan ekonomi yang berdampak pula bagi kesejahteraan masyarakat.

Editor | HANS B | HASAN H

Komentar

News Feed