JAYAPURA | PAPUA TIMES– Pemerintah Provinsi Papua serius mendorong integrasi Kartu Papua Sehat ke BPJS kesehatan, agar segera tuntas secepatnya.
Hal ini terlihat dari pertemuan antara Sekda Papua Dance Yulian Flassy bersama jajaran BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat, di Jayapura, Rabu (17/3/2021).
Kendati demikian, belum ada keputusan dalam pertemuan yang berlangsungselama kurang lebih sekitar 4 jam tersebut.
Hanya saja, Sekda Dance berharap integrasi dimaksud dapat diputuskan dalam pertemuan berikutnya bersama Deputi Direksi BPJS Wilayah Papua dan Papua Barat, Budi Setiawan.
“Kita terus mendorong proses integrasi KPS ke BPJS, tapi sekarang masih menunggu pertemuan berikutnya bersama Deputi Direksi BPJS Wilayah Papua dan Papua Barat. Sebab jajaran yang ikut pertemuan saat ini tidak bisa mengambil keputusan terkait proses integrasi itu,” terang Dance.
Dinas Sosial Provinsi Papua memastikan saat ini sebanyak 2.386.048 jiwa orang asli Papua telah terdata di instansiya serta telah memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
Meski demikian, Kepala Dinas Sosial Papua, Ribka Haluk mengakui masih banyak warga asli bumi cenderawasih yang belum memiliki NIK, hingga tidak dapat tercover oleh BPJS, ketika berobat ke rumah sakit.
“Makanya kita meminta ada kebijakan khusus untuk Papua, mengingat kami punya daerah otonomi khusus. Hal ini penting agar seluruh masyarakat asli Papua meski tak punya NIK, bisa mendapat hak pelayanan kesehatan yang sama,” harap ia.
Asisten Deputi Wilayah Papua dan Papua Barat, dr. Ariawan Budi mengakui masih memperhitungkan beberapa hal mengenai proses integrasi tersebut.
“Yang pasti, pihak BPJS sudah menerima data jumlah OAP yang memiliki NIK untuk masuk rencana program integrasi itu,” tandasnya.
Editor | EDWIN RIQUEN
