oleh

Jerman Dukung Papua dan Papua Barat Perangi Korupsi

JAYAPURA | PAPUA TIMES- Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Pemerintah Republik Federal Jerman diwakili Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jumat (15/1/2021), menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) kerjasama pencegahan korupsi.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerkwa,SH mengatakan Pemerintah Jerman telah mendukung Pemerintah Republik Indonesia di bidang pencegahan korupsi sejak tahun 2007 dalam proyek kerjasama bilateral: Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC).

Kerjasama ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Desember 2021 dan pada fase ini Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan menjadi wilayah yang dipilih untuk mendapatkan dukungan bantuan teknis, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan.

Dikemukakan Sekda, berbagai bentuk kerjasama di Tanah Papua telah dilakukan dalam dua tahun ini, diantaranya pelaksanaan kajian Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerjasama dengan SEKNAS FITRA) dan penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat.

Pada kesempatan tersebut, Sekda mengatakan Pemprov Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntable untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.

Sekda mengapresiasi dukungan yang diberikan atas kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI dan stakeholder lainnya guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua.

“Ada banyak kendala teknis baik masalah SDM, Teknologi ataupun lainnya yang diakibatkan oleh kondisi alam di Papua. Namun tidak menyurutkan semangat berkarya lebih baik,”ujarnya.

Penandatanganan MoU berlangsung secara virtual diikuti oleh Pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, beberapa Kabupaten di Papua dan Papua Barat, LSM lokal, perguruan tinggi lokal dan pihak swasta.

Dan juga diisi presentasi oleh beberapa LSM diantaranya: FITRA, Indonesian Corruption Watch (ICW), serta juga dilakukan diskusi panel yang membahas kepedulian terhadap pendidikan pencegahan korupsi bagi masyarakat adat, sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ), indeks dan analisis anggaran daerah, serta platform multipihak terkait tata kelola yang baik di sektor kehutanan.

Khusus SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terlibat secara aktif pada kegiatan ini adalah Dinas Kehutanan, Biro Layanan PBJ, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, BPKAD, Inspektorat, Dinas PTSP, Biro Hukum, Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo.

Editor | HANS BISAY

Komentar

News Feed