KPK Ajak Warga Papua Cegah Korupsi Lewat JAGA

JAKARTA | PTIMES- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat masyarakat Papua dan Papua Barat berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Ajakan tersebut akan diwujudkan melalui sosialisasi tentang Implementasi Pencegahan Korupsi melalui Aplikasi JAGA di Papua dan Papua Barat, pada Selasa– Rabu (24–25 November 2020) pukul 08.00 – 14.00 WIB secara daring.

“Kegiatan sosialisasi terbuka umum untuk warga Papua dan Papua Barat. Peserta dapat mendaftarkan diri melalui tautan https://tinyurl.com/JAGAPapua paling lambat Minggu, 22 November 2020 pukul 10.00 WIB atau 12.00 WIT,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Sabtu (21/11/2020) dalam press release yang diterima redaksi.

Ipi juga menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut dimaksudkan sebagai penjajakan untuk membangun gerakan antikorupsi di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan platform JAGA. KPK, lanjutnya, juga ingin mendorong partisipasi masyarakat di Papua dan Papua Barat dalam pencegahan korupsi.

“Selain itu, melalui sosialisasi ini KPK juga ingin mengembangkan kolaborasi yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pencegahan korupsi khususnya di tanah Papua,” katanya.

Sebab, sebut Ipi, upaya pencegahan korupsi membutuhkan partisipasi dan peran serta seluruh elemen bangsa. Melalui platform JAGA, KPK mengajak segenap masyarakat di Papua dan sekitarnya memahami bahaya korupsi dan upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

Materi sosialisasi yang akan diberikan meliputi di antaranya terkait tantangan penanganan korupsi di Papua dan Papua Barat serta anggaran daerah dan dana kampung. Selain itu, juga akan dibahas tiga sektor layanan publik lainnya, yaitu pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial.

Narasumber yang terlibat dalam kegiatan antara lain perwakilan pemerintah daerah, yaitu Inspektorat Papua dan Papua Barat; Kepala dinas Pendidikan Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat; Kepala Dinas Sosial Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat; Kepala Dinas Kesehatan Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat; dan Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Jayapura Merauke, Papua, Papua Barat.

Dari organisasi non pemerintah atau NGO, di antaranya adalah Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Ketua KIPRA Papua, dan Ketua Kampak Papua. Sedangkan dari KPK akan turut hadir memberikan materi adalah perwakilan dari Koordinator Wilayah (Korwil) KPK dan Direktorat Pengaduan Masyarakat.

“KPK berharap melalui rangkaian kegiatan webinar, paparan dari berbagai narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terfokus (FGD), di akhir kegiatan dapat dirumuskan rencana aksi atas permasalahan pada sektor-sektor tersebut,” pungkas Ipi.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara KPK dengan Kerja sama Internasional Jerman – Indonesia (GIZ) serta pemerintah daerah Papua, Papua Barat dan segenap organisasi serta tokoh masyarakat.

Editor | HASAN HUSEN

Komentar