JAYAPURA|PAPUA TIMES- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Surya Tjandra, selama empat hari (19-22 Oktober 2020) melakukan kunjungan kerja ke 4 Kabupaten di Provinsi Papua. yakni Kabupaten Jayapura, Keerom, Boven Digoel dan Merauke.
Kunker kali ini dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayah Indonesia Timur.
- Dr. BENHUR TOMI MANO | YERMIAS BISAI,S.H 53%, 55539 votes55539 votes 53%55539 votes - 53% of all votes
- KOMJEN POL MATHIUS D FAKHIRI,SIK | ARYOKO RUMAROPEN 47%, 50051 vote50051 vote 47%50051 vote - 47% of all votes
Saat kunker Kabupaten Jayapura, Wamen didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wicklif Aufa beserta beberapa Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Papua serta Bupati Jayapura.
Wamen ATR/Waka BPN berkesempatan menghadiri kegiatan Musyawarah Pembangunan Suku Kemtuk dan Elseng yang juga merupakan Peringatan 7 Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw,SE.M.Si disela-sela kegiatan tersebut melaporkan bahwa ia bersama masyarakat adat di Kabupaten Jayapura sedang merencanakan masa depan dengan melakukan perubahan untuk kemajuan daerahnya dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).
“Kita sudah melakukan pemetaan wilayah adat di Kemtuk dan Elseng dan akan terus pertajam dengan kerja sama dengan GTMA supaya ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah,” ujar Mathius Awoitauw.
“Karena Pak Wamen sudah melihat sekretariat gugus tugas, kita mau beri tahu Pak Wamen bahwa kami sedang merencanakan masa depan kami di atas tanah kami sehingga hasil pemetaan ini nanti didaftarkan kepada negara bahwa pemilik tanah jelas di tanah ini, tanah ini bukan tidak ada orang, ada pemiliknya yang sanggup melakukan perubahan untuk kemajuan daerah ini,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wamen ATR/Waka BPN mengapresiasi terbentuknya GTMA. GTMA merupakan inisiatif yang istimewa, karena mempermudah dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi dari berbagai cita-cita bagaimana masyarakat adat bisa dilindungi tetapi juga bisa mendukung pembangunan.
Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan bahwa untuk menghadapi masalah yang terjadi pada masayarakat adat umumnya, membutuhkan pendekatan kreatif untuk menyelesaikan bersama dengan lintas sektor yang terlibat.
“Melalui GTRA, kita bisa bicara juga soal pemberdayaan, bagaimana lintas sektor bisa membantu setelah sertifikat diberikan. Hal lain adalah tata batas hutan dan bukan hutan, dan sebagainya. Kita coba cari peluang karena saya melihat GTRA ini adalah sebuah kesempatan istimewa karena semua kekuatan bisa kita koordinasikan,” kata Wamen.
Surya Tjandra juga menegaskan bahwa negara harus hadir, betul-betul datang ke masyarakat dan menyampaikan apa yang bisa diberikan pemerintah untuk membangun semua wilayah tanpa terkecuali.
Editor|HERMON K|DEMIANUS
Komentar