JAYAPURA (PTIMES) – Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Provinsi Papua berharap indikasi penggunaan Dana Desa yang disebut pihak kepolisian membantu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), mesti diusut tuntas.
Hal itu disampaikan Kepala BPMK Papua Donatus Motte kepada pers, Senin (20/1/2020), di Jayapura.
Menurut dia, secara aturan tak dibenarkan bila Dana Desa dipergunakan mendanai kegiatan yang melawan kedaulatan NKRI. Apalagi mendanai kegiatan diluar program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kampung.
“Adanya indikasi penggunaan dana desa untuk membantu KKB beli senjata harusnya diusut. Kita harus buktikan pernyataan pihak kepolisian”.
“Intinya Dana Desa peruntukannya tidak ada untuk membantu KKB. Tetapi mungkin yang saya bilang perencanaan lain, praktek di lapangan lain. Tapi tentunya hal ini butuh pembuktian,” terang dia.
Mote menilai ada kemungkinan jika KKB datang meminta bantuan makanan kepada kepala kampung. Hanya jika disebut untuk membeli senjata, hal tersebut cukup diragukan mengingat harga senjata yang mahal dan tak gampang untuk didapatkan.
“Namun bisa juga mengkondisikan seolah-olah membeli senjata dengan dana desa. Sebab alasan itu sangat susah untuk di usut pihak keamanan,” ucap ia.
Diberitakan sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menilai ada indikasi dana desa yang digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Hal itu terungkap dari surat edaran KKB yang ditujukan kepada para kepala kampung di Papua untuk meminta dukungan pendanaan.
EDITOR : ERWIN
Komentar