IDR: Penanganan Krisis Papua, Pemerintah Harus Belajar dari Gus Dur

JAKARTA (PTIMES)- Indonesia Development Review (IDR) menilai pemerintah Indonesia harus belajar dari Presiden ke 4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam menangani krisis di Papua. Pendekatan Gus Dur dari hati ke hati menyelesaikan masalah-masalah di Tanah Papua patut dicontoh.
Direktur Eksekutif Indonesian Development Review (IDR), Muhammad Rifai Darus mengungkapkan Presiden Gus Dur kala itu menyadari bahwa masyarakat Papua kerap diabaikan dalam spektrum pembangunan. Sisi lain, sumber daya alam Papua menyumbang kontribusi tidak kecil bagi pembangunan nasional. Situasi bertambah runyam ketika Papua menjadi wilayah daerah operasi militer (DOM). Dengan kata lain, ruang demokrasi dan kesejahteraan masyarakat Papua selalu tertinggal dengan wilayah lain di Indonesia. Sebab itu dapat dipahami bila perasaan mayoritas masyarakat Papua merasa terdzolimi dan dirasakan tidak bisa berjalan harmonis dengan pemerintah Pusat (Jakarta).
“Kedatangan Presiden Gus Dur pada 30 Desember 1999 di Papua membuka harapan perubahan terhadap proses demokratisasi. Sebelumnya, aspirasi masyarakat Papua disumbat dengan orientasi pemerintah pusat yang menggunakan pendekatan intimidasi dan militerisme di masa pemerintahan Suharto. Gus Dur secara seksama mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat Papua sekaligus membuka ruang dialog seluas-luasnya,”kata Rifai, Minggu (01/9/2019) di Jakarta.
Menurutnya, pendekatan dari hati ke hati yang dilakukan oleh Gus Dur hingga kini masih membekas di mayoritas masyarakat Papua. Lawatan Gus Dur itu setidaknya menghasilkan tiga misi penting yang memperkuat kedudukan Papua dalam horison Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Pertama, mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua; Kedua, mengubah pendekatan sentralistik-militeristik dengan pendekatan otonomi khusus; dan Ketiga, menggeser perspektif ancaman politik (Jakarta sentris) menjadi pendekatan kebudayaan-kemanusiaan. Dalam catatan lain, Gus Dur juga melakukan penetrasi diplomatik terhadap negara-negara yang mempunyai agenda tersembunyi agar Papua berpisah dari NKRI.”
Dalam perjalanan, ikhtiar Gus Dur perlahan membuahkan hasil. Meski perkembangannya masih ada wacana tentang disintegrasi, tetapi sejauh ini masih bisa ditangani dengan baik. Persoalan menjadi lain ketika muncul pemantik yang terindikasi rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Seperti api dalam sekam, isu rasialisme itulah yang memantik ‘amarah’ masyarakat Papua.
Celakanya, isu rasialisme ini berkelindan dengan isu lain seperti kemunculan kembali isu disintegrasi dan potensi meluasnya konflik horisontal. Sebab itu, meski proses penegakan hukum sudah berjalan, ikhtiar untuk melakukan penetrasi terhadap isu lain perlu dilakukan dengan tetap mengedepankan ruang dialog secara damai dan terbuka sekaligus menekan penggunaan pendekatan keamanan/militeristik secara berlebihan.
IDR, lanjut Rifai, mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan sejumlah agenda. Antara lain; 1) Melakukan proses hukum secara menyeluruh dan membuka kedudukan kasus pemicu rasialisme di Surabaya terhadap mahasiswa Papua. Sehingga kedudukan kasusnya menjadi terang benderang dan tidak menimbulkan multi intrepretasi;
2) Melakukan dialog dan berkomunikasi dari hati ke hati dengan tokoh masyarakat adat dan tokoh politik di Papua dan Papua Barat;
3) Melakukan review menyeluruh terhadap agenda pembangunan di Papua dan Papua Barat. Entah yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah;
4) Membuka ruang dialog terkait implementasi otsus (mereview) di Papua yang dalam catatan IDR banyak ditemui sejumlah kendala di lapangan. Evaluasi perlu dilakukan yang tujuannya untuk memperkuat berkah pembangunan, serta kekhasan dan keunikan Papua dalam perspektif NKRI;
5) Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah harus lebih fokus, konsisten dan serius untuk memajukan potensi SDM di Papua serta mengembangkan strategi pendekatan kebudayaan dalam menangani krisis di Papua;
6) Otoritas Indonesia harus melakukan pendekatan diplomatik terhadap negara-negara yang berada di belakang isu separatisme. Berkaca pada kasus Timor-Timur kita seringkali luput untuk mendeteksi ekses dari aneka isu dan pendekatan dalam menangani konflik;

Editor: HANS BISAY