JAYAPURA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tahun ini (2019) mengalokasikan 90 persen dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan venue tempat pertandingan Cabang Olahraga (Cabor Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Tanah Papua.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen,S.IP,MKP.M.Si di Jayapura. “APBD kita 90 persen dialokasikan untuk mendukung pembangunan venue dan penyelenggaraan PON 2020 di Papua,”papar Sekda disela-sela Diskusi Olahraga Menuju Prestasi PON XX dan Peparnas XVI di Papua, Senin (08/4/2019) di Ballroom Swiss Bell Hotel Jayapura.
APBD Papua tahun 2019 sebesar sebesar Rp 13,939 triliun lebih dengan postur anggaran terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 895,8 miliar lebih, dana perimbangan Rp 4,4 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 8,6 triliun.
Menurut Sekda, venue-venue yang dibangun tersebar di lima kluster dan 4 kabupaten peyangga. Selain APBD Provinsi Papua, lanjut Dosinaen, pembangunan venue juga didukung APBD dari masing-masing kabupaten kota penyelenggara PON XX. “Ada sharing antara APBD dari provinsi dan kabupaten untuk menopang pembangunan venue PON,”ungkapnya.
Sekda juga mengemukakan bahwa Gubernur Papua telah menginstruksikan seluruh jajarannya di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memfokuskan kegiatannya mensupport penyelenggaraan PON demi tercapainya sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses prestasi dan sukses ekonomi.
“Contohnya kebutuhan daging, ikan bagi atlet dan official di PON, harus disiapkan dinas terkait. Kemudian tranportasi. Intinya seluruh kebutuhan untuk sukses penyelenggaraan PON harus didukung seluruh SKPD,”tegas Hery Dosinaen.
Meski fokus mendukung pelaksanaan PON, Sekda memastikan tugas-tugas pemerintahan dan layanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan program Pemprov Papua terlebih khusus layanan di bidang kesehatan, Pendidikan dan ekonomi kerakyatan.
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menegaskan bahwa proses perampingan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) takkan mengganggu supporting dari tiap instansi pemerintah untuk mensukseskan PON. Dari 52 OPD yang ada saat ini akan dirampingkan menjadi 35 OPD.
“Perampingan tetap dilakukan dan bagi pimpinan OPD harus tetap bekerja untuk mendukung PON XX. Pemerintah tetap memberikan dukungan penuh penyelenggaraan PON,”tandas Sekda.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua,DR. Ribka Haluk,S.Sos,MM dan Kepala Dinas Perkebunan. Ir. John D. Nahumury, M.Si yang menegaskan bahwa instansi mendukung penuh PON siap mensuport Panitia Besar (PB) PON XX.
“Kita harapkan juga agar Logo PON tidak dipolitisir karena kita sedang fokus untuk penyelenggaraan PON,”tambah Ribka.
Editor: HANS BISAY
Komentar