Pejabat Papua Diinstruksikan Laporkan LHKPN

JAYAPURA- Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua masih rendah. Oleh karena itu, para pejabat di Papua khususnya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk segera melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen,S.IP.MKP.M.Si mengatakan pelaporan LHKPN adalah mutlak bagi para Apara Sipil Negara (ASN) pejabat terlebih khusus pejabat struktural eselon I, III dan III. Termasuk jugaPokja di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
LHKPNwajib disampaikan oleh pejabat negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di instansi pemerintahan. “Apalagi tingkat kepatuhan penyelenggara negara, khususnya di Pemerintah daerah (pemda) umumnya masih rendah, termasuk juga para legislator,”aku Sekda menambahkan paling lambat 10 Maret 2019, penyampaian LHPKN sudah harus terakomodir semuanya.
Ia juga mengingatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Pemerintah Kabupaten/kota dananggota DPRD Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban yang sama dan harus segera dituntaskan.
Hal senada juga dikemukakan Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua, Elysa Auri,SE.MM. Dia meminta seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar segera menyampaikan LHKPN 2018. Apabila terlambat memasukan laporannya maka terancam mendapatkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebelum TPP tiga bulan, yakni pada Januari, Februari, Maret dibayarkan, LHKPN Pemprov Papua harus 100 persen. Bila tidak, saya minta maaf sebab akan melakukan upaya itu (pemotongan TPP). Berdasarkan hasil evaluasi KPK, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN Pemprov Papua masuk dalam zona merah.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Papua, Doren Wakerkwa di Jayapura mengaku pengisian LHKPN 2018 oleh pejabat Provinsi Papua telah mencapai 75 persen. Dan jika tak ada halangan pengisian LHKPN tuntas bulan ini 100 persen.

BACA JUGA  Gubernur Kondomo Konsultasi Anggaran ke Pusat

Editor: HANS AL

Komentar