Kuota IPDN 80 Persen Praja OAP

JAYAPURA- Bupati dan Walikota se-Papua diminta untuk mempersiapkan putra-putri asli Papua (OAP) yang akan mengikuti tes calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2019. Para calon praja hendaknya diberikan pelatihan-pelatihan khusus terkait seleksi IPDN.
Hal itu dikemukakan Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua Elysa Auri,SE,MM kepada pers di Jayapura. “Pemda kabupaten dan kota jangan hanya berpatokan pada 80 persen orang asli Papua yang bakal diterima. Makanya kita harap ada pula pelatihan mengikuti tes seleksi bagi anak-anak kita supaya mereka lebih siap dalam penerimaan seleksi tahun ini,”ungkap Auri.
Asisten III menginformasikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pada 2019 ini memutuskan untuk seleksi penerimaan calon praja IPDN tak lagi menggunakan jalur afirmasi. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesenjangan bagi anak-anak Papua yang telah lulus dan menjalani studi di IPDN.
“Dengan penerimaan afirmasi ini, seolah-olah ada perbedaan diantara mereka yang lulus seleksi murni dan afirmasi. Ada ungkapan bahwa lulus karena afirmasi standarnya di bawah dari lulusan murni. Hal seperti ini yang kami tidak inginkan, karena jangan sampai ada kesenjangan di antara anak-anak Papua di kampus IPDN,” terang Elisa Auri.
Untuk itu, lanjut Auri, Pemprov Papua menginstruksikan kepada seluruh kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kabupaten dan kota mengawal proses pemberian legitimasi yang mengesahkan dan membenarkan bahwa pemegang keterangan (calon praja yang mengikuti seleksi), benar-benar orang asli Papua dan dijamin MRP.”Jangan sampai anak-anak kita ini pergi sendiri untuk ikuti seleksi tanpa bimbingan. Sebab ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing BKD kabupaten/kota,”tambanya.
Sementara itu, Rektor IPDN Pusat Prof. Dr Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si saat melakukan sosialisasi penerimaan IPDN tahun 2019 di di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (11/3) menegaskan bahwa pemerintah memberikan kuota 80 persen bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen bagi non Papua pada seleksi penerimaan praja IPDN formasi 2019. Kuota tersebut merespon tingginya animo putra-putri Papua dan Papua Barat menjadi praja IPDN. Tentang berapa banyak kuotapenerimaan bagi Papua, belum diputuskan dan masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sosialisasi tersebut dihadiri Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri didampingi Kepala BKD Papua, Nicolaus Wenda dan para bupati, sekda dan kepala BKD se Papua.

Editor: HANS BISAY