Ini Respon Pemprov Soal Draft Pergub KER-OAP

JAYAPURA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengapresiasi terobosan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yang mendorong diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan Orang Asli Papua (KER-OAP). Dalam waktu dekat, Pemprov akan menggelar pertemuan internal untuk membahas draft Pergub tersebut.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Drs.Elia Loupatty,MM kepada pers, Selasa (10/10/2017) di Kantor Gubernur Papua mengatakan draft Pergub KER OAP itu telah diterima pemerintah dan untuk tahap awal akan dilakukan kajian. Selanjutnya dilakukan pembahasan ditingkat internal pemerintah. Proses selanjutnya pertemuan dengan KAPP untuk pembahasan lebih lanjut.“Langkah awal yang dilakukan saat ini adalah melakukan kajian awal terlebih dahulu,”katanya.
Asisten II menambahkan untuk deadline waktu penetapan draft Pergub itu menjadi Pergub, belum bisa dipastikan, karena prosesnya cukup panjang. Namun demikian, lanjut Loupatty, keberadaan KAPP dalam mendorong dan memproteksi ekonomi masyarakat asli Papua patut didukung semua pihak.
Sebelumnya, Ketua Umum KAPP Pusat Merry C. Yoweni meminta Pemprov Papua untuk segera membahas Rancangan Pergub KER OAP. Sehingga Pergub yang mengakomodir pengalokasian tiga persen dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pengusaha Orang Asli Papua ini dapat diberlakukan tahun 2018 mendatang. “KAPP mendorong Pemerintah Provinsi segera membahas draft Pergub ini,”katanya.
Menurut Merry, draft Pergub tersebut merupakan gagasan dari KAPP dan telah diserahkan pada tanggal 7 September 2017 lalu kepada Asisten II Setda Provinsi Papua, Drs.Elia Loupatty,MM.“KAPP sudah serahkan draftnya tanggal 7 September 2017 di kantor gubernur. Pergub ini diserahkan saat deklarasi kebangkitan ekonomi masyarakat Papua yang digagas (KAPP dan dihadiri 10 ribu pengusaha asli Papua.”
Merry bilang Pergub ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 tentang Ekonomi Kerakyatan. Oleh karena itu, mereka berharap agar Gubernur Papua segera mendorong intansi terkait agar segera membahasnya.
Dia menekankan bahwa kemajuan ekonomi di Papua sangat bergantung dari keikutsertaan masyarakat asli mengakses dan meningkatkan kehiduapan ekonominya. Maka itu, pemerintah wajib memberikan kesempatan bagi pengusaha Papua.

BACA JUGA  Hasil Pembangunan Era Lukas-Klemen Dirilis ke Publik

Editor: YESAYA MANSAWAN

Komentar