JAYAPURA- Pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur Provinsi Papua diproyeksikan akan menelan dana Rp1 trilliun lebih. Rasionalisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyebutkan apabila pada Pilgub tahun 2018 mendatang diikuti 5 pasangan calon maka dibutuhkan dana sebesar Rp Rp1,096 trilliun.
Demikian dikemukakan Sekretaris KPU Papua, Isak Hindom,SH disela-sela Rapat Bersama Desk Pilkada Papua yang berlangsung di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa (29/8/2017).
Anggaran Pilgub Papua tahun 2018 mengalami penurunan dari proyeksi awal yang mencapai Rp1,2 trilliun. Menurutnya, dana sebesar Rp 1,069 trilliun akan berkurang secara otomatis bila hanya diikuti tiga, dua atau satu pasangan calon saja. “Apabila berkurang satu pasangan calon, maka anggaran pun ikut berkurang Rp60 milliar,”kata Hindom.
Pada kesempatan tersebut, Hindom juga menyoroti pembiayaai Pilkada 2018 yang akan digelar di 7 kabupaten bersamaan dengan Pilgub Papua. Untuk pembiayaan Pilkada di 7 Kabupaten, KPU Papua dan KPUD setempat akan melakukan sharing anggaran. KPU Papua menanggung biaya honor dan perjalan dinas dari kabupaten tersebut ke ibukota provinsi, sedangkan untuk pembiayaan logistik, hingga penyelenggaraan pilkada ditangung oleh KPU setempat.
“Dan untuk sharing dana ke kabupaten/kota untuk pembiayaan pilkada serentak, perlu legitimasi hukum melalui SK Gubernur Papua sehingga penyaluran dana bisa berjalan dengan baik,”katanya.
Dari pembiayaan sebesar Rp 1,069 trilliun, untuk alokasi yang digunakan KPU Papua sebesar Rp 280 milliar lebih dan untuk kabupaten/kota lainnya ditransfer sesuai dengan besaran anggaran yang diajukan oleh kabupaten/kota.
Ditempat yang sama, Sekertaris Daerah (Sekda) Papua, TEA Hery Dosinaen,S.IP,MKP meminta KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum untuk menvalidasi seluruh kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Diharapkan ada kesepakatan bersama antara semua pihak yang menjadi beban tugas pada Pilgub maupun Pilkada di 7 Kabupaten. “Sinkronisasi KPU, Bawaslu, Polri dan juga TNI sangat penting. Sehingga poin penting yang dihasilkan dapat diinformasikan kepada masyarakat,”kata Sekda.
Editor: HANS BISAY
