JAKARTA | Fraksi Partai NasDem DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027.
Usulan tersebut disampaikan melalui pandangan Fraksi Partai NasDem yang dibacakan Nafa Urbach dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam pandangan fraksi tersebut, RUU tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara tercantum sebagai salah satu dari 27 RUU yang diusulkan Fraksi NasDem untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2027.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Tonny Tesar, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Baleg yang telah menerima aspirasi masyarakat Papua bagian utara pada 1 Oktober 2026. Aspirasi tersebut kemudian dimasukkan dalam usulan Baleg untuk Prolegnas Prioritas 2027.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Baleg yang telah menerima aspirasi dari masyarakat daerah Papua di sebelah utara yang diserahkan pada tanggal 1 Oktober tahun ini 2026. Kemudian sudah dimasukkan dalam usulan Baleg untuk prioritas Prolegnas 2027 sebagai usulan,” ujar Tonny.
Aspirasi pembentukan provinsi baru disampaikan masyarakat Papua, para bupati, dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) pada 1 Oktober 2026 telah diakomodasi dalam daftar usulan prioritas legislasi.
“Kami bersyukur bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kita dari Papua pada 1 Oktober 2026 oleh para bupati dan juga anggota MRP sudah diakomodasi dan masuk dalam daftar yang akan diusulkan untuk dibahas bersama pemerintah dan DPD,” ujar Tonny.
Tahap selanjutnya, DPR dijadwalkan mengundang Menteri Hukum dan perwakilan DPD pada 25 November 2026 untuk membahas daftar prioritas Prolegnas 2027.
Tonny berharap RUU Papua Utara mendapat persetujuan pemerintah untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.
Usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara bukan merupakan hal baru. Menurutnya, RUU tersebut pernah dibahas di Baleg pada 2022 dan telah melalui tahap finalisasi serta pembulatan. Namun, pembahasannya belum ditindaklanjuti karena pemerintah saat itu mempertimbangkan keterbatasan anggaran.
“Usulan Papua Utara ini bukan usulan baru, tapi ini sudah pernah dibahas di Baleg di tahun 2022 dan sudah ada finalisasinya waktu itu, pembulatan dan lain-lain. Namun, ini belum ditindaklanjuti pada saat itu karena pemerintah mempertimbangkan keterbatasan dana,” jelas Tonny Tesar.
Ia menilai keterbatasan fiskal tidak seharusnya terus menjadi alasan untuk menunda pemekaran. Tonny membandingkan kapasitas APBN pada 2022 yang berada di kisaran Rp3.100 triliun dengan proyeksi APBN 2027 yang mencapai sekitar Rp4.060 triliun.
“Kalau kita mau menunggu sampai adanya kecukupan dana baru pemekaran, ini sesuatu yang tidak bisa jalan. Kalau kita bicara tentang keterbatasan alokasi dana, maka tidak akan ada pemekaran di Provinsi Papua. Tetapi juga tidak bisa mengatakan bahwa dana ini terbatas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tonny berharap usulan RUU tersebut dapat menjadi pembahasan bersama pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2027. Ia menilai penetapan RUU menjadi undang-undang penting agar Provinsi Kepulauan Papua Utara dapat mengikuti tahapan Pemilu 2029.
“Mudah-mudahan usulan Papua Utara ini menjadi sebuah undang-undang yang bisa ditetapkan sehingga bisa ikut dalam Pemilu 2029,” pungkasnya.
Tonny menegaskan, pembentukan provinsi baru tersebut berkaitan dengan amanat otonomi khusus (Otsus) Papua dalam penataan wilayah berdasarkan tujuh wilayah adat.
Wilayah adat Saireri menjadi satu-satunya yang masih perlu diperjuangkan melalui pembentukan Provinsi Papua Utara.
“Enam wilayah adat sudah terbentuk, tinggal wilayah adat Saireri yang bisa kita usulkan sebagai bagian tujuh wilayah adat di Papua. Ini menjadi satu pergumulan masyarakat di wilayah Saireri agar keadilan dan kesejahteraan di Tanah Papua bisa betul-betul dirasakan oleh seluruh masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, Tonny berharap pemerintah memberikan dukungan politik agar RUU Pembentukan Provinsi Papua Utara dapat masuk Prolegnas Prioritas 2027. Pembentukan provinsi tersebut penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Saireri.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan aspirasi pembentukan DOB Papua Utara telah disampaikan Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua DPR RI yang mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Utara masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027.
Usulan tersebut diterima Baleg DPR melalui surat Nomor 001/FKAMP/DPRRI/IX/2026.”Dari Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua DPR RI surat nomor 001 16 September 2026 usulan prioritas RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Utara,” kata Bob Hasan disela-sela Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Bob Hasan menegaskan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027 harus berorientasi pada kebutuhan dan dampak regulasi bagi masyarakat. Karena itu, penentuan rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar prioritas perlu memperhatikan kebutuhan pembaruan hukum, baik melalui revisi undang-undang yang telah berlaku maupun pembentukan regulasi baru.
Ia menjelaskan, setiap undang-undang yang dibentuk harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan regulasi tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan administratif atau melengkapi sistem hukum, tetapi juga harus menghadirkan keadilan dan kemaslahatan.
“Pada intinya setiap undang-undang itu harus berdampak pada masyarakat,” ujar Bob Hasan.
Ia menjelaskan, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian Baleg dalam menyusun agenda legislasi adalah mengevaluasi undang-undang yang telah berlaku. Apabila regulasi yang ada belum mampu menjawab persoalan hukum atau belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka revisi diperlukan untuk memperbaiki pengaturannya.
“Revisi itu adalah untuk bagaimana adanya sistem undang-undang tersebut, sahnya undang-undang tersebut, tetapi tidak ada pencapaian rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu berarti ada kekosongan hukum di situ,” jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Selain mengevaluasi dan merevisi undang-undang yang sudah ada, Bob Hasan menyebut pembentukan regulasi baru dari awal juga menjadi bagian penting dalam penyusunan Prolegnas 2027. Pembentukan undang-undang baru diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum yang belum memiliki pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tutur legislator dari dapil Lampung II itu.
Melalui penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027, Baleg bersama komisi dan fraksi di DPR diharapkan dapat menetapkan agenda legislasi yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan pembentukan regulasi, tetapi juga manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pembaruan hukum melalui revisi maupun pembentukan undang-undang baru dapat diarahkan untuk menjawab persoalan hukum sekaligus memperkuat pencapaian keadilan dan kemaslahatan.
Editor | M HASAN | SMSI NETWORK
