JAKARTA | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) perkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis guna meningkatkan efektivitas kebijakan publik.
Instruksi itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar hybrid.
Mendagri mengatakan dalam negara demokrasi, dukungan dan legitimasi publik menjadi faktor penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Peran media sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap program pemerintah.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” kata Mendagri secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta.
Ia menilai derasnya arus informasi di era digital memunculkan tantangan berupa firehose of falsehood, yakni penyebaran informasi tidak benar secara masif dan berulang yang dapat mengalahkan informasi faktual. Kondisi itu berpotensi membuat program positif pemerintah kurang mendapat perhatian jika tidak dikomunikasikan secara efektif.
“Dalam konteks daerah, (Dinas) Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu narasinya,” ujarnya.
Untuk itu, Mendagri menekankan pentingnya manajemen media yang sistematis, baik media konvensional maupun media sosial. Ia mendorong penguatan koordinasi antara Diskominfo provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
“Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman Diskominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan Bakom,” ungkapnya.
Mendagri menyoroti urusan komunikasi dan informatika yang termasuk pelayanan wajib non-pelayanan dasar kerap belum menjadi prioritas di daerah. Padahal, penguatan fungsi komunikasi publik diperlukan untuk membangun dukungan masyarakat.
“Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” tambahnya.
Selain anggaran, Mendagri meminta perencanaan anggaran yang jelas serta penempatan kepala Diskominfo yang memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang komunikasi dan informatika. “Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi,” tandasnya.
Rakor tersebut mengusung tema “Dua Tahun Gerak Nyata” untuk menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Kegiatan dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan Diskominfo provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Editor | M HASAN | SMSI NETWORK
