WAMENA | Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya masih menunggu proses lelang atau tender proyek.
Dari waktu semula yang dijadwalkan tahapan tender proyek KIPP Papua Pegunungan pada Juli 2026 hingga Agustus 2026 belum juga dilakukan.
Proyek strategis ini mencakup pembangunan kantor gubernur, MRP, dan DPRP, dengan target penyelesaian seluruh kawasan perkantoran pada tahun 2028 melalui dukungan pendanaan APBN.
Seluruh tahapan pekerjaan pembangunan KIPP Papua Pegunungan berada di bawah kendali pemerintah pusat melalui Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Gubernur Dr. (HC) John Tabo, SE., M.BA yang dikonfirmasi pers terkait progres Pembangunan KIP Papua Pegunungan, menjelaskan bahwa sesuai dengan jadwal pembangunan, seyogianya proses tender Pembangunan KIPP dilangsungkan bulan Juli kemarin namun mundur dan diharapkan bisa dilakukan pada bulan Agustus ini (2026).
“Untuk Pembangunan kantor gubernur,DPRP, MRP dan lainnya itu Adalah kewenangan pemerintah pusat. Anggarannya, kontraktor semua dari pusat. Kemarin dijanjikan kan bulan Juli itu sudah tender. Tapi kemarin kita baru mendapat informasi, mungkin agak mundur. Mungkin Agustus ini baru mulai mereka tender,”ungkap Gubernur Tabo kepada pers di Wamena.
Gubernur menegaskan bahwa Pembangunan KIPP Papua Pegunungan sangat tergantung dengan fiskal nasional, tergantung kondisi APBN. “Kami hanya menunggu kapan mereka datang bangun, kapan mereka serahkan kunci kepada kami. Jadi semua anggaran segala macam itu mereka lakukan di pusat. Kami tidak diberi kewenangan itu,”kata John Tabo.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menargetkan seluruh KIPP di empat provinsi baru (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya) dapat beroperasi penuh dan diresmikan pada tahun 2028.
Pembangunan KIPP dikendalikan langsung Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Kementerian tersebut mengendalikan langsung penyediaan anggaran dan teknis pembangunan untuk infrastruktur krusial, seperti Kantor Gubernur, Gedung DPR Papua, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), jaringan jalan, serta sistem sanitasi.
Editor | HENDROL K | PAPUA GROUP
