JAKARTA | Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menggelar Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik secara daring, Selasa, 7 Juli 2026.
Kegiatan ini diikuti seluruh Dinas Kominfo provinsi se-Indonesia, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosantik) Provinsi Papua Pegunungan.
Langkah ini jadi bagian dari upaya nasional membangun komunikasi pemerintah yang adaptif, cepat, dan dipercaya publik di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya disinformasi.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber utama: Direktur Komunikasi Publik Kominfo RI Karim Syuryadi dan Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Marulina Dewi.
Dari Papua Pegunungan, hadir Lepianus Z. Kogoya, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bersama Naela Itlay, S.H., Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik.
Karim Syuryadi membuka sesi dengan analogi tajam. Ia menyebut tantangan komunikasi publik saat ini seperti tragedi Titanic yang menabrak gunung es karena terhalang kabut.
“Kabut dalam komunikasi publik itu bisa berupa mitos, berita palsu, atau keyakinan berlebihan dari kita sendiri. Seperti awak Titanic yang yakin kapalnya tidak mungkin tenggelam,” ujar Karim.
Menurutnya, hubungan pemerintah dan masyarakat sudah bergeser. Dulu, pesan pemerintah sulit diintervensi. Sekarang, banyak aktor bisa membentuk, bahkan membelokkan arah komunikasi di ruang publik.
Karena itu, humas pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi. Harus mampu membaca persepsi, memetakan hoaks, dan merespons cepat. “Kehadiran negara harus bermakna dan bermanfaat. Itu hanya bisa kalau komunikasinya tepat,” tegasnya.
Sesi kedua diisi Marulina Dewi yang memaparkan praktik Diskominfotik DKI Jakarta. Kuncinya: two-way symmetrical communication ala James Grunig. Pemerintah bicara, tapi juga mendengar.
“Komunikasi yang baik itu dua arah. Kita sampaikan informasi, tapi kita juga dengar aspirasi, sentimen, dan pengaduan warga. Itu jadi bahan kebijakan,” kata Marulina.
DKI Jakarta menempatkan Diskominfotik sebagai orkestrator. Tugasnya menyamakan substansi, data, dan pesan kunci antar-OPD, BUMD, rumah sakit, hingga kelurahan.
“Bukan seragam konten. Gaya bahasa boleh beda sesuai audiens. Tapi fakta, data, dan kebijakan tidak boleh beda,” jelasnya.
Jika data antar-OPD berbeda, publik bingung. Kepercayaan turun. Untuk mencegah itu, DKI membangun ekosistem komunikasi terhubung lewat grup lintas OPD, agenda rutin, dan respons cepat isu.
Marulina merinci empat tahap strategi komunikasi DKI antara lain Analisis situasi, Penyusunan narasi dan taktik, Pelaksanaan strategi, Monitoring dan evaluasi
Semua berbasis data, bukan asumsi. DKI menggunakan lima sumber: media monitoring dan social listening 24 jam, survei masyarakat, aduan warga via aplikasi, Portal Satu Data Indonesia, dan informasi rapat pimpinan.
Untuk melawan hoaks, DKI punya program Jakarta Lawan Hoaks. Setiap hari, hasil monitoring media dan medsos dirangkum dalam media briefing untuk gubernur, wagub, dan kepala OPD. Isinya: isu utama, urgensi, dampak, dan rekomendasi tindak lanjut.
Evaluasi juga dilakukan lewat survei: apakah pesan pemerintah dipahami, dipercaya, dan mengubah perilaku warga.
Bagi Papua Pegunungan, pembinaan ini jadi bekal penting. Sebagai provinsi DOB, tantangan komunikasi publik tidak kecil. Geografis luas, infrastruktur belum merata, literasi digital beragam, dan potensi disinformasi tinggi.
Diskominfosantik Papua Pegunungan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi. Targetnya komunikasi yang cepat, akurat, transparan, dan berbasis data.
“Harapannya, materi ini bisa langsung dipraktikkan. Supaya setiap kebijakan pembangunan di Papua Pegunungan tersampaikan dengan baik dan memberi manfaat nyata ke masyarakat,” kata Lepianus usai kegiatan.
Kominfo RI menegaskan, pembinaan ini bukan sekadar pelatihan. Ini investasi untuk memperkuat kepercayaan publik. Di era digital, pemerintah yang lambat, tertutup, atau datanya tidak sinkron akan mudah kehilangan kepercayaan.
Dengan mengadopsi strategi digital dan komunikasi dua arah, Papua Pegunungan berpeluang memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah dan warganya, dari Wamena hingga ke distrik terjauh.
Editor | TIM REDAKSI | PAPUA GROUP
