NABIRE | Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung pengembangan Bandara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin, 20 April 2026, untuk memastikan kesiapan infrastruktur transportasi udara dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya konektivitas udara di kawasan timur Indonesia, sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan dan membuka akses wilayah terpencil.
Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait.
Wapres kemudian menuju area teras bandara untuk menerima paparan singkat Kepala Bidang Penerbangan Kepala Bidang Penerbangan/Bandar Udara pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong, yang menjelaskan bahwa bandara ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Nabire dengan berbagai fasilitas, baik di sisi udara maupun sisi darat.
“Bandara ini memiliki fasilitas sisi udara seperti runway, apron (area parkir pesawat), taxiway (jalan untuk pesawat), runway strip (area kosong pengaman di kiri-kanan dan ujung runway), serta fasilitas sisi darat seperti terminal penumpang, terminal kargo, powerhouse (pusat listrik bandara), dan beberapa bangunan penunjang lainnya,” paparnya.
Ia melanjutkan, seiring berkembangnya Nabire sebagai ibu kota provinsi, kebutuhan transportasi udara meningkat signifikan.
“Setelah Nabire berkembang menjadi ibu kota provinsi, kebutuhan penerbangan meningkat sehingga dibutuhkan pesawat yang lebih besar. Pemerintah Papua Tengah telah melakukan MoU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait pengembangan bandara ini, dan turut berpartisipasi dalam pembangunannya,” jelasnya.
Ricky juga memaparkan bahwa pembangunan telah dilakukan secara bertahap, dimana Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut mendukung dengan memperpanjang runway dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter.
“Berkat pembangunan tersebut, bandara Nabire sudah bisa didarati pesawat jenis Boeing, namun beberapa fasilitas bandara masih menggunakan standar untuk pesawat jenis ATR,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya pengembangan lanjutan, karena terminal yang ada saat ini masih standar ATR, sehingga perlu diperluas agar sesuai dengan standar Boeing.
“Untuk itu diperlukan pengembangan ke depan seperti pelebaran runway, perluasan apron, pengembangan terminal, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya,” ujar Ricky.
“Pengadaan mobil pemadam kebakaran juga perlu ditingkatkan dari kategori untuk ATR menjadi standar Boeing, serta beberapa item lainnya,” tambahnya.
Wapres menekankan pentingnya percepatan pengembangan Bandara Douw Aturure agar mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan transportasi udara di Papua Tengah.
Wapres juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur bandara berjalan optimal, sehingga dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang ekonomi dan investasi bagi masyarakat setempat.
Agenda Wapres di Papua Barat Daya dan Papua Tengah
Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Seni pagi tiba di Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya dalam rangka kunjungan kerja.
Kunjungan kerja ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua sebagai prioritas nasional.
Wapres meninjau Bandara, Pelabuhan Nabire serta kawasan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, termasuk progres pembangunan rumah susun ASN.
Selanjutnya, Wapres melanjutan perjalanan ke Timika untuk melakukan sejumlah agenda, di antaranya interaksi sosial dengan masyarakat.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain agenda peninjauan, Wapres juga dijadwalkan melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan daerah, termasuk tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal, guna menyerap aspirasi serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua.
Mendapingi Wapres, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah Petrus Waine, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Comment