JAYAPURA | Hingga akhir Februari 2026, Pemerintah Pusat telah menyalurkan anggaran yang cukup signifikan ke Papua. Tercatat realisasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 di Provinsi Papua mencapai Rp6,55 triliun atau 18,04 persen dari pagu (Rp36,30 triliun), dengan pertumbuhan sebesar 30,12 persen.
TKD ke Provinsi Papua terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp4.512 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp137,31 miliar, DAK Non Fisik Rp804.73 miliar dan Dana Otonomi Khusus Rp1,095 triliun
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua (Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq mengatakan tingginya realisasi transfer ini menunjukkan peran strategis pemerintah pusat dalam mendukung kapasitas fiskal daerah, mengingat sebagian besar pendanaan pembangunan di Papua masih bergantung pada dana transfer.
Ia menjelaskan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi kontributor terbesar dalam TKD ke Papua, yang digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar pemerintahan daerah.
“Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik, juga menunjukkan peningkatan realisasi, yang diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional di daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ”kata Izharul Haq dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Rabu, 01 April 2026 di Jayapura.
Menurutnya, Dana Otonomi Khusus yang mulai berjalan secara bertahap juga memberikan kontribusi signifikan sebagai instrumen afirmatif dalam percepatan pembangunan Papua.
Kinerja Fiskal Papua Tren Cukup Positif
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan pekan ini merilis kinerja fiskal di wilayah Papua menunjukkan tren yang cukup positif.
Dari sisi belanja negara dan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua (Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq mengatakan realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp626,20 miliar atau 9,24 persen dari target yang ditetapkan.
“Capaian ini secara persentase menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara nominal masih mengalami kontraksi sebesar 4,99 persen secara tahunan,”kata Izharul Haq.
Ia mengungkapkan turunnya aktivitas ekonomi tertentu serta tekanan pada sektor perdagangan internasional menunjukkan dinamika eksternal yang masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang saat ini bergejolak, termasuk fluktuasi harga komoditas dan volume perdagangan.
Di sisi lain, penerimaan pajak dalam negeri masih menunjukkan kinerja yang relatif terjaga meskipun belum mampu sepenuhnya mengimbangi penurunan dari sektor eksternal.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatatkan pertumbuhan positif, yang mengindikasikan adanya kontribusi dari sektor non-perpajakan, seperti layanan pemerintah dan pemanfaatan sumber daya alam, dalam menopang pendapatan negara di wilayah Papua.
Realisasi belanja negara menunjukkan akselerasi yang sangat kuat hingga akhir Februari 2026, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp7,93 triliun atau 13,54 persen dari pagu, tumbuh signifikan sebesar 31,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan ini mencerminkan adanya percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun, yang menjadi sinyal positif dalam upaya pemerintah mendorong aktivitas ekonomi melalui instrumen fiskal,”ujarnya.
Izharul Haq menjelaskan belanja pemerintah pusat menjadi salah satu pendorong utama peningkatan tersebut. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1,38 triliun atau 6,20 persen dari pagu, dengan pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini didorong oleh belanja pegawai yang meningkat seiring dengan pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap aparatur negara, serta belanja barang yang mendukung operasional layanan publik.
Selain itu, belanja modal menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan mulai meningkatnya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan fisik di wilayah Papua.
Di sisi lain, komponen transfer ke daerah tetap mendominasi struktur belanja negara di Papua. Realisasi transfer ke daerah hingga Februari 2026 mencapai Rp6,55 triliun atau 18,04 persen dari pagu, dengan pertumbuhan sebesar 30,12 persen secara tahunan.
“Secara keseluruhan, kinerja APBN di Papua hingga Februari 2026 menegaskan peran penting belanja negara, khususnya transfer ke daerah, sebagai motor utama penggerak ekonomi regional. Ke depan, optimalisasi pendapatan negara serta peningkatan kualitas belanja menjadi kunci penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Papua,”tandas Izharul Haq.
Editor | MUHAMAD KASIM | PAPUA GROUP
Comment