JAYAPURA | Provinsi Papua kembali berada di posisi buncit-juru kunci Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Hasil resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Provinsi Papua dengan Indeks Demokrasi TERENDAH di Indonesia sebesar 56,55 poin. Berbanding terbalik dengan Provinsi Papua Barat yang masuk kategori SEDANG dengan capaian skor IDI sebesar 64,74 poin.
Skor IDI Provinsi Papua tahun 2024 tersebut turun drastis bila dibandingkan dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Indeks demokrasi Provinsi Papua berada di kategori SEDANG dengan poin 66,39, tahun 2022 skornya 66,65 poin, kemudian tahun 2023 sebesar 67,64.
“Tahun 2024 turun drastis menjadi 56,55 poin. Capaian IDI terbagi dalam tiga kategori yakni indeks dengan kategori baik poinnya 80 keatas kemudian kategori sedang skornya 60 hingga 80 poin sedang rendah atau buruk skornya 60 kebawah,” jelas Mety Irjayanti Ketua Tim Ketahanan Sosial dan Desa Cantik BPS Provinsi Papua disela-sela Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua, Rabu 11 Februari 2026 di Kantor Gubernur, Dok II, Jayapura.
Dalam pemaparannya, Mety Irjayanti mengatakan penurunan IDI Provinsi Papua ini dipicu oleh adanya masalah pada Aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.
“Dari tiga aspek yang diukur yakni Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Kesetaraan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi terdapat dua Indikator yang nilai nol yakni indikator Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Publik skornya 0,00 poin dan indikator Kebebasan, Berkumpul, Berekspresi, Berserikat Dan Berpendapat Antar Masyarakat skornya juga 0,00 poin,”ungkapnya.
Ia merinci pada aspek Kebebasan dari 7 indikator yang diukur selain Kebebasan, Berkumpul, Berekspresi, Berserikat Dan Berpendapat Antar Masyarakat yang skornya 0,00 poin, juga terdapat beberapa indikatornya yang rendah capaiannya yakni indikator Jaminan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Pemilu capainnya hanya 56,99 poin serta indikator Pers Yang Bebas Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya skornya hanya 65,60 poin.
Kemudian pada aspek Kesetaraan dari 7 indikator, skor terendah ada pada indikator partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan dengan capian 5,80 poin. Kemudian indikator Akses mayarakat terhadap informasi publik rendah hanya 50,52 poin serta indikator Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial juga rendah, skornya 58,44 poin.
Selanjutnya aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dari 8 indikator yang diukur 5 diantaranya rendah antara lain Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Publik skornya 0,00 poin kemudian indikator netralitas penyelenggara Pemilu skornya 18,33 poin, indikator Pendidikan politik pada kader partai politik skornya 26,15 poin, indikator Kinerja Lembaga Legislatif skornya 19,05 poin, dan indikator transparansi anggaran dalam bentuk penyedian informasi APBN/APBD oleh pemerintah skornya 42,86 poin.
Dia menegaskan bahwa sumber data IDI tervalidasi menggunakan tiga data utama berupa Dokumen Perda, Pergub, Perbup,Surat Edaran, Data Resmi K/L/D/I, Kemudian scraping data dari 15.000 media massa online dengan menggunakan Intellegence Media Analysis (IMA) serta Focus Group Discussion (FGD).
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010 – 2014, 2015 – 2019, 2020–2024, 2025-2029. Serta masuk dalam RPJMD 2025-2029.
IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolkam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah.
IDI menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur sehingga perbaikannya harus menjadi fokus kerja lintas sektor.
“IDI adalah Fact-Based Information, bagian dari upaya mengembangkan a culture of evidence-based decision making. IDI disusun dengan melibatkan elemen masyarakat di luar pemerintah seperti perguruan tinggi dan LSM,”kata Mety.
Mety Irjayanti berharapa IDI 2025 Provinsi Papua dapat berada kembali di kategori SEDANG ataupun naik ke kategori BAIK.
“Apalagi penyusunan IDI 2025 tanpa Daerah Otonom Baru (DOB). Namun itu semua sangat bergantung pada kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, Pemprov Papua, DPR, Aparat Negara dan tentunya melibatkan masyarakat,”ujarnya.
FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua digelar atas kerjasama BPS dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua melibatkan akademisi, anggota DPR, Organisasi Pers, Partai Politik, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta organisasi kemasyarakata seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Editor | HANS AL | PAPUA GROUP
Comment