JAYAPURA | Pendapatan Negara di Papua mencatatkan kinerja gemilang dengan capaian 133,75% dari target, atau mencapai Rp10,24 triliun. Ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara guna mewujudkan pembangunan di Papua.
Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan 1 Provinsi Papua, Dudi Efendi Karnawidjaya mengatakan faktor utama mendorong pendapatan negara di papua meningkat signifikan, karena adanya peningkatan dapatan dari Pajak Perdagangan Internasional.
“Pendapatan negara di papua melonjak karena adanya peningkatan yang signifikan dari pajak perdagangan internasional ” ungkapnya dalam konferensi pers APBN 2025 di Papua, di Gedung Keuangan Negara ( GKN ) Jayapura, pada Rabu, 31 Desember 2025.
Dudi menerangkan, sebetulnya pendapatan dalam negeri sendiri itu hanya mencapai 69 persen dari target 59 persen. Itu terjadi karena penyusunan target dengan realisasi dimana adanya efisiensi di Kementerian dan Lembaga ( K/L ) yang terjadi di awal tahun 2025.Sehingga terjadi juga penurunan Transfer Ke Daerah ( TKD ).
Kemudian efisiensi K/L juga berdampak di Papua yang sebetulnya, porsi dari penerimaan bendahara pemerintah, baik itu bendahara Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) maupun bendara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) instansi pemerintah daerah, ketika anggarannya berkurang maka pendapatan pajak pun berkurang.
Namun, dengan tersebut kondisi, target penapatan negara di papua mampu tertutupi dengan penerimaan dari pajak perdagangan internasional.
” Dampak dari terhentinya pengelolaan concentrat tembaga, akibat smelter di gresik alami kerusakan, maka pemerintah memberikan ijin ekspor langsung, sehingga Papua menikmati pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dari ekspor komoditi tambang tersebut” ujarnya Dudi.
Berdasarkan data Kemekeu 1 Provinsi Papua, Pajak Perdagangan Internasional menjadi pendorong utama capaian ini dengan realisasi Rp5,83 triliun, atau 558,9% dari target APBN 2025.
Penerimaan Bea Keluar juga mencatatkan kinerja baik dengan realisasi Rp5,64 triliun, terutama dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Sementara itu, realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai Rp3,56 triliun, dengan PPN Dalam Negeri sebagai kontributor terbesar (33,92%). Penerimaan PPh Nonmigas juga berhasil tercapai Rp1,27 triliun.
Adapun Belanja Negara di Papua terealisasi Rp50,86 triliun (78,73% dari pagu APBN 2025), menurun 9,49% (yoy) dari periode sama tahun sebelumnya. Ini sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas spending.
Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan Rp38,49 triliun (84,62% dari pagu), dengan program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis mendukung pembangunan di Papua.
Editor | MUHAMAD KASIM
