WAMENA | Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menggelar kunjungan kerja ke Provinsi Papua Pegunungan, Selasa 2 Desember 2025.
Dalam kunjungan ke Provinsi Papua Pegunungan ini, Menko Polkam turut didampingi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); Deputi I, III, dan IV Kemenko Polkam; juga sejumlah Staf Khusus Menko Polkam.
“Kedatangan kami ke sini ingin menyampaikan salam rindu Bapak Presiden Prabowo Subianto pada masyarakat di Papua Pegunungan. Sekaligus saya mengumpulkan sejumlah informasi yang saya dapat di sini ke Jakarta agar menjadi perhatian,” ujar Menko Polkam pada wartawan di sela kunjungan.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian Menko Polkam untuk dibawa ke tingkat pusat antara lain dalam hal pendidikan dan transportasi.
Dalam hal pendidikan, kata Menko Djamari, ada keinginan masyarakat Papua Pegunungan memiliki perguruan tinggi. Lebih tepatnya, Universitas Cenderawasih hadir di Papua Pegunungan.
Dalam hal transportasi, kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan khususnya Wamena, Jayawijaya, dan sekitarnya terhadap jalur angkutan darat sangat tinggi. Sampai kini, angkutan manusia maupun barang, hanya mengandalkan jalur udara.
Menjawab hal itu, Menko Polkam memaparkan bahwa selama ini pemerintah sudah sangat mengusahakan hal tersebut. Terbukti, jalur darat yang akan menghubungkan antara Jayapura dengan Wamena sepanjang kira-kira 700 kilometer, saat ini tinggal menyisakan sekitar 50 kilometer untuk rampung.
“Ini salah satu upaya dalam rangka membuka daerah ini lewat darat. Ini akan saya bicarakan dengan Menteri Pekerjaan Umum,” kata Djamari Chaniago.
Menko Polkam ke Papua Selatan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago resmi melepas Kirab Budaya dan arak-arakan Pawai Natal Nasional 2025 di kota Merauke.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat berjalan aman, tertib, dan penuh sukacita.
“Diharapkan Pawai Natal sebagai wujud perayaan iman yang membawa pesan damai, mempererat persaudaraan, serta meneguhkan Merauke sebagai daerah yang rukun dan inklusif,” tegas Menko Polkam Djamari Chaniago saat melepas Kirab Budaya dan Pawai Natal 2025 Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Senin, 1 Desember 2025.
Dalam agenda kunjungan ke Merauke, Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Kepala Badan Intelijen (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra beserta rombongan dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan persatuan bangsa tetap terjalin di akhir tahun yang merupakan periode yang rawan terjadinya gangguan keamanan.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban. “Mari kita kita mendukung peran TNI-Polri, Pemerintah Daerah, Para Tokoh Agama, dan tokoh masyarakat dalam memastikan suasana tetap damai, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Papua Selatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Papua Selatan.
Pemerintah hadir untuk meningkatkan kesejahteraan memperkuat pelayanan publik, serta memastikan negara melindungi seluruh warga tanpa terkecuali.
Menko Polkam juga memberikan pengarahan kepada para Dansat TNI, Polri dan Forkopimda Provinsi Selatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Selatan.
Ia juga menegaskan kembali bahwa keamanan di Papua Selatan memiliki dimensi yang kompleks, melibatkan banyak faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal.
“Oleh karena itu, keberhasilan kita menjaga kedamaian di wilayah ini tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik ataupun penegakan hukum semata, tetapi melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya,” tegasnya.
Menko Polkam bersama Kepala BIN juga melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Gereja di Komando Daerah Militer XXIV/Mandala Trikora.
Selanjutnya, Menko Polkam beserta rombongan melakukan peninjauan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, guna memastikan daerah perbatasan dalam kondisi aman dan menerima langsung laporan-laporan terkini terkait PLBN Sota.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan pembangunan wilayah perbatasan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan, karena perbatasan merupakan garis terdepan kedaulatan negara.
“Pentingnya mengembangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di perbatasan supaya tidak terlalu tertinggal dan berimbang dengan daerah lain, termasuk agar tidak terlalu bergantung pada negara tetangga,” jelasnya.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Comment