TIMIKA | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menggelar Rapat Koordinasi Membahas Peran dan Sinergi Aktor Politik Lokal dan Lembaga Daerah dalam Menghadapi Pengaruh Eksternal Guna Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Daerah Otonomi Baru (DOB) bertempat di Swiss-Belinn Timika, Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, unsur Kodam dan Polda, Badan Intelijen Daerah, Kesbangpol, serta perangkat daerah Kabupaten Mimika yakni Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan situasi politik dan keamanan di Papua Tengah sebagai salah satu daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.
Pemerintah Provinsi saat ini tengah memasuki masa transisi menuju pemerintahan definitif dengan penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra 2025–2029.
Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, Ruly Chandrayadi, menekankan pentingnya peningkatan sinergi antar aktor politik dan lembaga daerah agar kebijakan pembangunan di wilayah otonomi baru dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah otonomi baru. Pemerintah daerah, lembaga politik, aparat keamanan, dan masyarakat adat harus berada dalam satu kesatuan visi untuk menjaga stabilitas politik dan mempercepat pembangunan,” tegas Ruly Chandrayadi dalam siaran persnya.
Saat memimpin rakor, Rabu,(12/11/2025) ia juga menyampaikan bahwa efektivitas aktor politik lokal seperti MRP, DPRP, DPRK masih perlu diperkuat agar dapat menjalankan fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan secara optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat adat juga perlu ditingkatkan agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal.
Lebih lanjut, sejumlah isu strategis pun turut menjadi perhatian dalam rapat, seperti potensi konflik sosial di wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Dogiyai, yang dipicu oleh sengketa tanah dan perbedaan aspirasi politik.
Selain itu, dinamika politik lokal yang masih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu juga dinilai perlu diatasi melalui penerapan merit system dalam rekrutmen pejabat publik.
Perwakilan unsur keamanan dan intelijen menegaskan pentingnya penguatan literasi politik dan wawasan kebangsaan bagi aktor politik lokal agar tercipta hubungan yang harmonis antara lembaga sipil dan aparat keamanan. Pendekatan yang seimbang antara keamanan, pembangunan, dan penghormatan terhadap budaya lokal dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas politik di Papua Tengah.
Rapat juga menyoroti perlunya komunikasi publik dan diplomasi pembangunan dalam menghadapi isu-isu internasional yang berkaitan dengan Papua. Narasi pembangunan yang berkeadilan dan berbasis kearifan lokal harus terus diperkuat agar persepsi publik, baik di dalam maupun luar negeri, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan Papua yang damai dan inklusif.
Sebagai tindak lanjut, disepakati pentingnya memperkuat kapasitas lembaga politik lokal serta mekanisme koordinasi antar-pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan transparan.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia politik daerah akan diarahkan pada penguatan fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Selain itu, partisipasi masyarakat adat perlu diperluas melalui forum komunikasi lintas-suku dan lembaga adat guna memperkuat kohesi sosial dan memastikan keterlibatan aktif dalam perencanaan pembangunan.
Penguatan literasi politik dan wawasan kebangsaan juga akan terus digalakkan sebagai upaya membangun hubungan yang harmonis antara aktor politik, masyarakat sipil, dan aparat keamanan.
Di sisi lain, komunikasi publik dan diplomasi pembangunan akan ditingkatkan untuk membangun citra Papua Tengah sebagai wilayah yang stabil, inklusif, dan siap berkembang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menutup kegiatan, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus menegaskan kembali pentingnya sinergi berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di Papua Tengah.
“Stabilitas bukan hanya hasil dari keamanan yang kuat, tetapi juga dari koordinasi yang konsisten, kepercayaan antar-lembaga, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Dengan kerja bersama dan saling menghormati peran masing-masing, Papua Tengah dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dan damai dalam bingkai NKRI,” tutup Ruly.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Comment