MANOKWARI | Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama mengawal penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Papua.
Hal tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat, di Ruang Rapat Mansinam Swiss Belhotel Manokwari, Papua Barat Selasa malam, 04 November 2025.
Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wapres di Tanah Papua setelah memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Gedung Keuangan Negara Manokwari.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap penyaluran dana Otsus dan program-program pembangunan agar berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
“Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik. Kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin selama ini masih banyak kekurangan, dan ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk memastikan ke depan lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa kunjungannya ke Papua kali ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Damai.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, butuh dikawal oleh masyarakat setempat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, semua yang ada di sini untuk bersama-sama mengawal program visi-misi Bapak Presiden,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyebut sejumlah program prioritas yang tengah berjalan, antara lain program Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat MBG, Sekolah Garuda, dan Revitalisasi Sekolah.
Ia menilai program-program tersebut penting untuk memperkuat indeks pembangunan manusia (IPM) di Tanah Papua.
Selain itu, Wapres juga menyinggung pembangunan infrastruktur Trans Papua yang masih menyisakan beberapa ruas belum tersambung.
Diharapkan penyelesaian jalur ini akan berdampak langsung pada penurunan inflasi dan harga bahan pokok di wilayah pedalaman.“Kalau aksesnya sudah terbuka, harga-harga bisa lebih stabil, inflasi terkendali, dan ekonomi lokal bisa tumbuh lebih cepat,” ungkapnya.
Wapres menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh bersifat Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris.
“Papua bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Papua adalah bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus. Karena itu dibentuk dua lembaga (BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua) untuk memastikan semua program pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
pemerintah akan terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan para tokoh di Tanah Papua.
“Nanti saya lebih banyak mendengar saja, berkaitan dengan keluhan dan masukan dari Bapak-Ibu semua. Ini penting agar pembangunan di Papua benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Comment