JAYAPURA | Kontingen Provinsi Papua dipastikan batal mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2025 di Kudus Jawa Tengah, 11-26 Oktober 2025 mendatang.
Penyebabnya, tidak ada uang. Pemerintahan transisi yang dipimpin Penjabat Gubernur, Dr. Agus Fatoni tak memberikan dukungan anggaran pembinaan untuk olahraga prestasi, begitupun sponsor dari swasta tak ada.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua merilis sebanyak 60 atlet beladiri dari 10 Cabang Olahraga (Cabor) yang telah didaftarkan ikut PON Beladiri terpaksa batal berangkat ke Kudus Jawa Tengah, karena tidak ada dukungan dari pemerintah maupun pihak lain.
“KONI Provinsi Papua mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para atlet, pelatih maupun pengurus cabang olahraga beladiri yang sudah siap laga di PON Beladiri terpaksa harus dibatalkan karena tidak adanya bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemprov Papua),”jelas Sekretaris Umum KONI Provinsi Papua, George Weyasu,S.H, Selasa malam, 07 Oktober 2025.
Weyasu menjelaskan bahwa KONI telah melakukan berbagai upaya untuk mencari dukungan sponsorship namun tidak mendapat respon. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua juga terbentur dengan alasan klasik yakni anggaran (APBD Provinsi Papua) minim.
Rapat bersama antara KONI Provinsi Papua dengan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua di Kantor Dinas Otonom Kotaraja pada Jumat tanggal 26 September 2025, kemudian dengan Kepala Badan Keuangan pada Senin tanggal 06 Oktober 2025 di Jakarta, juga tak membuahkan hasil positif.
“Segala hal telah KONI Provinsi Papua lakukan, dimulai dari berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Pemerintah Daerah dan juga berupaya untuk mencari sponsorship namun jawaban yang kami terima adalah minimnya anggaran,”ujar George Weyasu.
Pada kesempatan tersebut, Weyasu memberitahukan apabila ada Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga yang hendak membawa atletnya secara mandiri dengan biaya sendiri, tetap dapat ikut bertanding di PON Bela Diri karena telah didaftarkan keabsahannya.
“Kami (KONI Papua) memberitahukan kepada pengurus cabang olahraga yang hendak membawa atletnya secara mandiri, proses pendaftaran serta hasil keabsahan telah dilakukan. Kami berharap dengan informasi ini tidak mengurangi semangat juang atlet-atlet Papua yang secara mandiri hendak bertanding di PON Beladiri II/2025 di Kudus, Jawa tengah,”ucap George Weyasu.
Sebelumnya, KONI Pusat mengumumkan sebanyak 34 provinsi di Indonesia memastikan keikutsertaannya pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2025 di Kudus Jawa Tengah.
Wakil Ketua Umum KONI Pusat Mayjen TNI Purn Dr.Suwarno menyampaikan kepastian keikutsertaan 34 provinsi pada PON ini dengan terdaftarnya para atlet dari masing-masing daerah.
Dari Tanah Papua, diwakili 4 provinsin yakni Provinsi Papua induk, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Tengah.
Olahraga Prestasi Mati Suri
Pemerintah provinsi (Pemprov) dalam APBD tahun anggaran 2025 tidak menganggarkan dana pembinaan olahraga prestasi. Alhasil, seluruh kegiatan pembinaan olahraga di Provinsi Papua yang digembar-gembor menjadi Provinsi Olahraga hanya pemanis alias tipu-tipu.
Sejak Provinsi Papua dipimpin Penjabat Gubernur, pembinaan olahraga di Bumi Cenderawasih mati suri. Seluruh sarana dan prasarana (Sarpras) olahraga diambil alih Pemprov Papua melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Disorda).
Sarpras berstandar internasional yang dibangun era Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan tujuan suci mengangkat citra Papua melalui prestasi olahraga dikancah nasional dan internasional beralih fungsi, dikomersilkan untuk kegiatan non prestasi olahraga.
Mirisnya lagi, tiap tahun Disorda masih menelan APBD Papua milliaran rupiah untuk alasan pemeliharaan venue dan fasilitas olahraga.
Dana pembinaan atlet Papua nol, tak ada atlet yang latihan di venue dan fasilitas olahraga tersebut. Namun tiap tahun anggaran pemeliharaan venue olahraga milliaran rupiah lancar.
Salah satu proyek yang mendapat sorotan tahun ini adalah proyek Pemeliharaan Kolam Venue Aquatik Kampung Harapan Tahun 2025 yang menelan Dana APBD Papua tahun 2025 Rp3,7 milliar (Rp 3.735.222.400).
Proyek bersih-bersih kolam renang dengan pemenangnya perusahaan asal DKI Jakarta atas nama Gavinco Putra Utama beralamat di Permata Regency D/37, JL.H.Kelik, Desa/Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, DKI Jakarta, dinilai hanya menghamburkan uang rakyat Papua.
Sekretaris KONI Papua, George Weyasu,SH menegaskan pengambilalihan sarana dan prasana olahraga (venue dan fasilitas olahraga) oleh Pemprov Papua melalui Disorda Papua berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) No 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, bertentangan dengan UU RI No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta UU RI 13 Tahun 2022 tentang perubahan UU RI No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Selain bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya (Hierarki Hukum). Sepatutnya, pengambilalihan sarpras menopang pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet Papua.
Jangan sampai atlet Papua tidak bisa berlatih karena venuenya dikomersilkan.”Mengurus dan membina olahraga tanpa sarana dan prasarana, ibarat ikan tanpa air,”sindir Weyasu.
Senada, Ketua Pengurus Provinsi Federasi Hoki Indonesia (FHI) Papua, Yotam Wakum menyampaikan kondisi pembinaan olahraga prestasi sedang berada pada titik nadir dan paling buruk dalam sejarah olahraga di Bumi Cenderawasih.
Kebijakan anggaran sejak Papua di pimpin Penjabat Gubernur berbanding terbalik. Anggaran untuk olahraga rekreasi dan olahraga ASN dibiayai, sementara dana pembinaan olahraga prestasi tak ada.
Wakum mengingatkan Pemprov dan DPR Papua agar memperhatikan anggaran pembinaan olahraga. Melalui olahraga dan seni budaya, harkat dan martabat Papua bisa dihargai ditingkat nasional maupun internasional. Selama ini citra positif Papua diangkat melalui dua bidang tersebut, maka sewajarnya Pemprov Papua memberikan perhatian.
“Hoki sendiri tidak jadi ikut Kejurnas tahun ini karena tidak ada dukungan anggaran dari Pemprov Papua. Kalau sekarang lagi, atlet-atlet Papua tidak bisa ikut PON Beladiri maka saya pastikan atlet pasti kecewa. Bagaimana kita mau bicara Papua Provinsi Olahraga sedangkan pembinaan atlet saja tidak didukung pemerintah. Pemprov Papua stop tipu-tipu,”pungkas Wakum.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Comment