Atasi Praktik Ilegal di Laut Papua

JAYAPURA | Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D Wanggai,S.Pd., MSocSc menyerukan pentingnya penguatan sinergi nasional dalam menjaga keamanan laut di kawasan perbatasan Papua.

Pasalnya, praktik illegal fishing, peredaran narkotika, hingga penyelundupan barang-barang ilegal menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama.

Wanggai, menyebut forum koordinasi lintas sektor menjadi wadah strategis untuk mencari solusi atas berbagai ancaman di laut Papua.

“Potensi sumber daya laut Papua sangat besar, tetapi juga rawan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu pengawasan tidak bisa hanya dilakukan satu instansi, melainkan harus lintas sektor dan lintas kewenangan,”papar Suzana Wangga disela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis Program Prioritas Keamanan Laut berdasarkan RPJMN 2025–2029, dengan tema Mendukung Kemakmuran Bangsa di Wilayah Perairan Indonesia, ALKI, dan Choke Point, khususnya di wilayah perairan Papua, di Jayapura.

Ancaman keamanan laut, lanjut Wanggai, bersifat permanen karena menyangkut wilayah perbatasan. Sehingga Pemerintah Provinsi Papua memastikan koordinasi antar lembaga harus secara berkelanjutan.
“Demi menjaga kedaulatan wilayah Sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat pesisir,” tambahnya.

Rakor yang digelar Kemenko Polhukam ini turut diikuti TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNN, kepolisian, serta instansi teknis lainnya.

Senada, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam Wahyu Handoyo, menegaskan bahwa sinergi menjadi kunci agar patroli laut lebih optimal.

“Patroli laut sebenarnya sudah rutin dilakukan berbagai instansi, tetapi langkah kolaboratif perlu terus diperkuat agar pencegahan lebih efektif. Keamanan laut tidak hanya menyangkut pertahanan, tetapi juga menyentuh kepentingan ekonomi masyarakat Papua,” jelasnya.

Wahyu menilai kerja sama dengan Papua Nugini dapat menjadi opsi strategis, baik melalui perjanjian maupun nota kesepahaman yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut dan pencegahan aktivitas ilegal lintas batas.

Keamanan laut bukan hanya soal menjaga kedaulatan, tetapi juga pintu menuju kemakmuran bangsa.

Papua adalah gerbang depan Indonesia di Pasifik, sehingga stabilitas laut di kawasan ini harus dijaga melalui sinergi lintas instansi, pemanfaatan teknologi modern, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kolonel Wahyu mengatakan pemberdayaan masyarakat pesisir penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi biru.

Editor | TIM | PAPUA GROUP