JAYAPURA | Keamanan laut bukan hanya soal menjaga kedaulatan, tetapi juga pintu menuju kemakmuran bangsa.
Papua adalah gerbang depan Indonesia di Pasifik, sehingga stabilitas laut di kawasan ini harus dijaga melalui sinergi lintas instansi, pemanfaatan teknologi modern, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
Demikian ditegaskan Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Kol. Inf. Wahyu Handoyo, S.IP., M.Han disela Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis Program Prioritas Keamanan Laut berdasarkan RPJMN 2025–2029, dengan tema Mendukung Kemakmuran Bangsa di Wilayah Perairan Indonesia, ALKI, dan Choke Point, khususnya di wilayah perairan Papua, Kamis 25 September 2025, di Jayapura.
Kolonel Wahyu mengatakan pemberdayaan masyarakat pesisir penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi biru.
Pada sesi diskusi, Rakor menyoroti perlunya penguatan pengawasan laut melalui kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan teknologi modern.
Rakor yang dipelopori Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polka-RI) ini dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029.
Disela-sela Rakor, delegasi Kemenko Polkam juga melakukan kunjungan kerja ke Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) X Jayapura sekaligus membahas peningkatan status dari Lantamal IX menjadi Kodaeral, yang sebuah langkah yang dinilai strategis untuk menghadapi berbagai tantangan maritim seperti illegal fishing, penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, hingga kejahatan lintas negara.
Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Kol. Inf. Wahyu Handoyo mengatakan Kodaeral X masih menghadapi keterbatasan, khususnya alutsista yang dalam keterangan persnya.
sebagian besar berukuran kecil sehingga membatasi jangkauan operasi, serta belum tersedianya pasokan BBM jenis Solar HSD B-0.
“Keterbatasan alutsista dan logistik, khususnya dukungan BBM, tidak boleh mengurangi komitmen kita menjaga laut Papua. Justru kondisi ini harus menjadi dasar untuk memperkuat dukungan pusat terhadap Kodaeral X agar lebih optimal melaksanakan tugasnya,” kata Handoyo salam keterangan resminya.
Juga dihadiri pejabat strategis dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aparat keamanan di antaranya Pj. Sekda Provinsi Papua, perwakilan Pangdam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi Papua, DPRD Provinsi Papua, Danlanud Silas Papare, BNN Papua, serta kepala daerah kabupaten/kota.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
