JAYAPURA | Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 6 Agustus 2025 menyisahkan beragam persoalan.
Papua Darurat Demokrasi.Netralitas aparat pemerintah yang diragukan dan berbagai temuan-temuan pelanggaran. Perubahan suara dalam proses rekapitulasi berjenjang hingga interversi dalam proses PSU.
Dua lembaga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bekerja independen. Tidak boleh diatur, tak boleh diintervensi.
Hari ini, 11 Agustus 2025, rakyat Papua kembali menyampaikan aspirasi secara damai dan bermartabat di Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Para pendemo diterima Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Suzana D Wanggai. Masyarakat mendesak agar Pj Gubernur dihadirkan, namun kata Sekda, Pj Agus Fatoni sedang berada di luar daerah.
“Saya mau menyampaikan bahwa bapak gubernur belum berada di tempat,”kata Wanggai.
Suzana menyampaikan Pj Fatoni berada di Jakarta bertemu Menteri Keuangan untuk membahas masalah keuangan yang sedang di hadapi Pemerintah Provinsi Papua.
“Kita semua tahu bahwa saat ini kondisi keuangan kita sangat memprihatinkan. Untuk beliau kesana (Jakarta) hari ini (senin) bertemu Menteri Keuangan untuk menyampaikan permasalah terkait kebutuhan-kebutuhan masyarkat Papua,”ujarnya.
Wanggai mengatakan Pemprov Papua komit mendukung proses demokrasi yang adil.
“Komitmen kita semua untuk membawa demokrasi secara adil. Apa yang disampaikan disini, tentu kami akan sampaikan kepada bapak Pj Gubernur dan juga pemerintah,”pungkas Suzana.
Dalam seruan moral dan pernyataan sikap, masyarakat Papua menyerukan sejumlah point penting yakni;
Mendesak Presiden mengambil ahli pemerintahan dan menunjuk Pangdam XVII Cenderawasih sebagai pimpinan daerah di Provinsi Papua sekaligus memimpin pengamanan proses PSU Pilkada Papua hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif.
Mendesak Presiden mencopot para elit-elit Jakarta yang diduga merusak citra negara dalam pelaksanaan demokrasi di Provinsi Papua.
“Masyarakat Papua juga mendesak penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja independen. Mengawal suara rakyat Papua hingga penetapan secara adil, transparan,” tegas Ketua DPW Barikade 98 Papua, Yulianus Dwaa saat membacakan pernyataan sikap masyarakat Papua.
Mereka juga mendesak TNI segera mengambil alih pengamanan PSU (pengamanan tahapan rekapitulasi secara berjenjang yang sedang berlangsung).
Rakyat Papua yang cinta damai dan menginginkan pemimpin pilihan rakyat, bukan hasil rekayasa kekuasaan.”Hari ini kita berdiri di sini bukan untuk mencari musuh, tetapi untuk membela kebenaran keadilan, dan demokrasi di tanah Papua.”
PSU Gubernur Papua seharusnya menjadi momentum memperbaiki proses demokrasi, tetap yang kita saksikan justru penuh dengan kecurangan, intervensi, dan tekanan yang mengkhianati suara rakyat.
Editor | TIM | PAPUA GROUP
Komentar